SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengawal proses hukum dugaan pengusiran yang menimpa Nenek Elina Widjajanti.
Kasus lansia 80 tahun itu, kini menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya demi memastikan rasa aman dan kepercayaan warga tetap terjaga.
Eri menyampaikan, penanganan perkara tersebut sudah berada dibawah kewenangan Polda Jawa Timur. Ia berencana berkoordinasi langsung dengan kepolisian, agar proses hukum berjalan cepat dan transparan.
Menurutnya, kepastian hukum sangat penting, untuk memberikan rasa keadilan bagi korban sekaligus ketenangan bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar kasus perorangan. Ini menyangkut rasa aman warga Surabaya. Maka harus dituntaskan dengan jelas,” ujar Eri, Jumat (26/12).
Lebih jauh, Eri menyebut peristiwa yang diduga melibatkan organisasi masyarakat itu, menjadi alarm serius bagi Pemkot. Ia menilai perlu ada langkah sistematis, agar tindakan premanisme tidak lagi terjadi di Kota Pahlawan.
Sebagai tindak lanjut, Eri mengungkapkan rencana pembentukan Satgas Anti Preman. Yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat lintas suku dan latar belakang.
“Tujuannya sederhana, memastikan tidak ada lagi warga yang diperlakukan sewenang-wenang. Surabaya harus aman untuk semua,” tegasnya.
Eri menekankan, Surabaya adalah rumah bersama. Tidak ada ruang bagi tindakan intimidasi, penipuan, atau kekerasan atas nama apa pun. Ia mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan dan tidak terpancing konflik horizontal.
“Surabaya tidak mengenal sekat suku atau golongan. Semua yang tinggal di sini adalah warga Surabaya,” katanya.
Meski mengajak warga berani melawan ketidakadilan, Eri mengingatkan agar semua ditempuh melalui jalur hukum. Ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan tanpa menimbulkan benturan antarwarga.
“Kalau ada ketidakadilan, ayo kita lawan bersama. Tapi tetap dengan cara yang benar, sesuai hukum,” pungkasnya.
Pemkot Surabaya berharap, langkah ini dapat memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, sekaligus memastikan kota tetap kondusif, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (anto)
