Kritik yang sehat tidak boleh lahir dari anggapan sepihak atau narasi yang mengabaikan fakta di lokasi bencana. Mempertanyakan peran TNI AD tanpa memahami konteks kebutuhan teknis pemulihan infrastruktur pascabencana yang dalam keadaan genting memerlukan kecepatan, struktur komando yang jelas, dan disiplin pelaksanaan adalah bentuk kritik yang tidak membantu, bahkan bisa menyesatkan opini publik.
Pandangan yang mengaitkan keterlibatan TNI dalam operasi kemanusiaan dengan agenda ideologis atau politis sering kali datang dari jarak yang jauh. Sebagian besar komentar di media sosial justru dibentuk oleh imajinasi atau ketakutan historis, bukan oleh pengamatan realitas.
Kenyataannya, di beberapa titik bencana, sejumlah jembatan nasional dan jalan utama putus total, sementara masyarakat lokal menanti bantuan logistik dan akses untuk keluar dari kondisi isolasi. TNI AD hadir untuk menjawab kebutuhan konkret tersebut. Menunaikan amanah negara,bukan untuk pamer kekuatan apalagi pencitraan.
Dalam menghadapi opini dan kritik negatif itu, TNI AD menunjukkan sikap profesional dengan tetap berpegang pada fakta, disiplin tugas, dan etika pengabdian. Alih-alih terjebak dalam polemik, prajurit TNI AD memilih meresponsnya melalui kerja nyata: menyelesaikan pembangunan jembatan, membuka kembali akses warga, dan memastikan dampak langsung dirasakan masyarakat terdampak.
Sikap itu mencerminkan kedewasaan institusi yang memahami bahwa legitimasi tidak lahir dari perdebatan opini, melainkan dari akuntabilitas kinerja, keterbukaan informasi, serta konsistensi menjalankan perintah negara.
Penulis adalah Komandan Kodiklat TNI AD Ke-23
