​PAMEKASAN,LANALINDONESIA.COM : Eskalasi politik internal DPD Partai Golkar Kabupaten Pamekasan mulai meningkat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI. Di tengah persiapan teknis, muncul riak-riak dari tingkat kecamatan terkait administrasi kepengurusan. Meski demikian, Ketua DPD Golkar Pamekasan, Rize Irawan, menegaskan bahwa seluruh tahapan akan berjalan sesuai prosedur dan aturan organisasi.
​

​Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Larangan, Agus Hadi Siswanto, secara terbuka menyampaikan keluhannya terkait legalitas kepengurusannya. Meskipun telah terpilih dalam Musyawarah Kecamatan (Muscam) pada Desember 2024, hingga kini ia mengaku belum menerima fisik Surat Keputusan (SK) dari DPD.

​Selama ini, Agus hanya mengandalkan data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang mencantumkan masa bakti 2022–2026. Namun, ia mencium adanya indikasi perubahan struktur sepihak, terutama pada posisi Sekretaris.
​”Kami dari PK Larangan sampai saat ini belum pegang SK, padahal di Sipol sudah masuk secara online. Kami mencium adanya ketidakberpihakan kepada pengurus yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan oknum tertentu di DPD,” ujar Agus.

​Persoalan ini bermula saat Sekretaris PK sebelumnya, Wahyudi (Wawang), sempat mengundurkan diri secara lisan untuk mengikuti tes P3K. Namun, setelah tidak lolos, ia kembali aktif. PK Larangan pun telah menggelar rapat pleno pada 6 Mei 2025 untuk mengusulkan nama pengurus, tetapi kabar yang beredar menyebutkan SK yang diterbitkan justru mencantumkan nama lain yang tidak sesuai hasil pleno.
​

​Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPD Golkar Pamekasan, Rize Irawan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pemanggilan perwakilan PK ke kantor DPD merupakan bagian dari upaya edukasi politik serta penegakan Petunjuk Pelaksana (Juklak) 02 Tahun 2025.

​Rize juga meluruskan adanya insiden kecil mengenai dokumen yang sempat diambil tanpa prosedur dari meja panitia. Menurutnya, hal tersebut telah diselesaikan secara internal dan menjadi pelajaran agar seluruh kader tertib administrasi.​”Musda ini adalah bagian dari pendidikan politik bagi kader. Kami ingin proses pemilihan ini berjalan tertib, dewasa, dan sesuai AD/ART. Kami sangat terbuka bagi seluruh kader yang ingin maju, asalkan memenuhi persyaratan,” tegas Rize.

​Meskipun terdapat beberapa poin yang memerlukan klarifikasi administrasi, Rize memastikan bahwa Organizing Committee (OC) terus bekerja keras menyiapkan teknis acara. Jika proses verifikasi oleh Steering Committee (SC) tuntas tepat waktu, Musda XI dijadwalkan akan digelar pada ​ 18 Januari 2026.​Rize berharap proses ini berjalan selaras dengan arahan DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. “Tujuannya satu, yaitu membesarkan Partai Golkar di Pamekasan melalui cara-cara organisasi yang baik dan tertib,” pungkasnya.