Persoalan ini bermula dari hubungan kerja sama usaha antara Ahmad Ali dan Nurul Badri yang kemudian disengketakan hingga ke pengadilan. Setelah perkara tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, Ahmad Ali menyampaikan pernyataan melalui sebuah media online dengan menyebut dirinya sebagai pihak yang mendapat tekanan. Ia mengaitkan konflik itu dengan dugaan pengancaman, pengerahan massa ke rumahnya, serta penyitaan sepihak, yang kemudian menjadi alasan pelaporan Nurul Badri ke Propam Polda Jawa Timur.
Pihak Nurul Badri melalui kuasa hukumnya membantah seluruh tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sengketa yang terjadi merupakan perkara perdata yang telah diputus pengadilan dan bukan berkaitan dengan praktik rentenir atau tindakan intimidatif sebagaimana yang disampaikan Ahmad Ali.
Situasi tersebut membuka pertanyaan publik tentang ke mana arah penyelesaian konflik akan bermuara dan sejauh mana proses hukum dijalankan oleh para pihak yang terlibat. (Najib)
