BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meningkatkan mitigasi serta kesiapsiagaan bencana selama 24 jam penuh di enam wilayah kerja. Langkah ini mencakup pencegahan kebakaran, layanan penyelamatan (rescue), hingga percepatan respons bencana melalui layanan darurat 112 dan 113.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah, menyampaikan bahwa Damkar saat ini fokus pada penguatan respons cepat terhadap kebakaran, evakuasi korban, serta koordinasi lintas sektor di wilayah rawan bencana.
“Kami siaga 24 jam untuk kebakaran dan penyelamatan. Masyarakat bisa langsung menghubungi 112 atau 113 agar laporan cepat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain respons darurat, Damkar KBB juga mengintensifkan edukasi dan simulasi penanggulangan kebakaran, termasuk ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum, guna membangun kesadaran serta ketangguhan warga menghadapi bencana.
“Edukasi ini penting agar masyarakat tidak panik. Mereka bisa tahu langsung cara menangani kebakaran rumah tangga, seperti kebocoran gas, sebelum api membesar,” tambahnya.
Dalam aspek mitigasi, Damkar KBB juga melakukan pengelolaan vegetasi, deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanganan teknis struktur bangunan. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Damkar bekerja sama dengan BPBD serta daerah sekitar, termasuk Kota Bandung, terutama dalam dukungan evakuasi dan logistik seperti dapur umum.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, S.Pd, menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pendekatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung.
“Selama ini pengawasan dianggap hanya tugas anggota dewan. Ketika dijelaskan bahwa masyarakat juga ikut terlibat, mereka sangat antusias dan merasa dihargai,” kata Mahdi.
Menurutnya, model pengawasan partisipatif ini menjadi prototipe yang diharapkan dapat berkelanjutan. Seluruh proses dan dokumentasi disiapkan secara matang agar dapat dipertanggungjawabkan saat evaluasi di tingkat provinsi.
“Kami berharap saat dievaluasi gubernur, program ini tidak ditolak. Kalau ditolak, maka berakhir agenda ini. Padahal ini harapan kami dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai pelibatan dinas-dinas teknis, seperti Damkar, membuat pengawasan terasa nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kalau dewan mengajak masyarakat sering disangka demo. Tapi dengan cara seperti ini justru jauh lebih efektif. Masyarakat bisa langsung melihat dan mempraktikkan penanganan kebakaran, jadi tidak lagi takut atau panik,” ujarnya.
DPRD dan Damkar KBB pun mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan potensi bencana sedini mungkin, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (Fey)
