SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi warganya, mendapat pengakuan nasional. Pemkot Surabaya sukses meraih penghargaan UHC Awards 2026 kategori Madya dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah, yang dinilai berhasil mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Artinya, hampir seluruh warga Surabaya telah terlindungi jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin menyebut capaian ini, sebagai buah dari kolaborasi lintas sektor.

“Program JKN adalah instrumen negara untuk memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Penghargaan ini mencerminkan kuatnya komitmen Pemkot Surabaya dalam memperluas perlindungan kesehatan warganya,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Data BPJS Kesehatan mencatat, hingga Januari 2026, kepesertaan JKN di Surabaya telah menembus lebih dari 3 juta jiwa, atau 99,81 persen dari total penduduk. Tingkat keaktifan peserta mencapai 83,51 persen.

Hernina mengingatkan masyarakat, khususnya peserta mandiri (PBPU), agar rutin membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

“Kalau menunggak, status kepesertaan bisa tidak aktif. Tapi sekarang ada solusi cicilan lewat program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap),” jelasnya.

Untuk menjaga mutu layanan, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan layanan digital. Mulai dari Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA (0811-816-5165), hingga Care Center 165.

Peserta juga bisa memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN, untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan selama setahun terakhir.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina, yang mewakili Pemkot menerima penghargaan, menegaskan bahwa UHC adalah bukti hadirnya pemerintah dalam melindungi warganya.

“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan UHC. Bukan hanya soal akses, tapi juga mutu dan kepuasan pelayanan kesehatan warga Surabaya,” ungkapnya.

Secara nasional, UHC Awards 2026 diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota dalam tiga kategori, Utama, Madya, dan Pratama.

Peran kepala daerah dinilai sangat penting, terutama dalam memastikan seluruh penduduk terdaftar dan tetap aktif sebagai peserta JKN. ANto