Hilangnya efek jera korupsi face-to-face biasanya melibatkan jumlah yang terbatas pada kapasitas fisik (berapa banyak uang yang bisa dibawa dalam koper?). Namun, korupsi layering lewat sistem perbankan dan digital tidak memiliki batas plafon. Triliunan rupiah bisa lenyap dalam hitungan detik, dan selama asetnya belum disita, sang koruptor merasa menang meski harus mendekam beberapa tahun di penjara.
Kita tidak bisa melawan senjata nuklir dengan tombak. Untuk menghadapi evolusi korupsi ini, Indonesia membutuhkan dua hal utama yaitu teknologi penelusuran agresif dimana KPK harus bertransformasi menjadi lembaga berbasis data (data-driven agency). Penggunaan AI untuk memetakan profil risiko pejabat dan mencocokannya dengan gaya hidup serta transaksi keluarga inti harus diotomatisasi.
UU perampasan aset, harga mati. ini adalah instrumen yang paling ditakuti koruptor. Dengan skema layering, pembuktian pidana badan mungkin sulit, namun dengan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, negara bisa merampas aset yang tidak wajar tanpa harus menunggu putusan pidana orangnya.
Jadi, evolusi korupsi dari “Kardus Durian” menuju “Skema Layering” adalah bukti bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah industri yang canggih.
Pernyataan Ketua KPK adalah peringatan bahwa cara-cara lama sudah tidak lagi memadai. Masyarakat tidak boleh hanya terpaku pada tontonan rompi oranye di layar kaca, melainkan harus mendukung penuh penguatan sistem keuangan dan regulasi yang mampu menembus lapisan-lapisan gelap yang diciptakan oleh para pencuri uang rakyat.
Jika kita gagal beradaptasi, kita sedang membiarkan koruptor menulis masa depan bangsa ini dengan tinta yang mereka beli dari hasil jarahan yang dikemas secara legal.
