BENER MERIAH, KANALINDONESIA.COM: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong relokasi permanen Pasar Simpang Tiga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, ke lokasi yang lebih aman. Langkah ini diambil sebagai strategi pemulihan ekonomi pascabanjir bandang November 2025 yang mengedepankan prinsip mitigasi risiko bencana jangka panjang.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, menegaskan rekomendasi tersebut saat meninjau langsung kondisi pasar bersama Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, Jumat (30/1/2026). Berdasarkan asesmen bersama Kementerian Pekerjaan Umum, lokasi pasar saat ini berada di jalur rawan dan menempati bantaran sungai yang melanggar ketentuan sempadan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk merumuskan solusi permanen. Pasar Simpang Tiga sangat berisiko jika dibangun kembali di lokasi awal karena berada tepat di jalur aliran sungai,” ujar Budi Irawan.
Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar, menjelaskan bahwa banjir bandang telah mengubah morfologi sungai secara signifikan. Aliran air yang membawa material batuan dan lumpur menyebabkan sungai melebar dan membentuk alur baru yang mengancam struktur bangunan di sekitarnya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah merelokasi sementara para pedagang ke area aman, termasuk meunasah, guna menghidupkan kembali denyut ekonomi warga. Namun, sisa puing bangunan dan abrasi bantaran yang parah membuat lokasi lama tidak lagi layak untuk aktivitas perdagangan.
Selain penataan pasar, BNPB memprioritaskan pemulihan hunian bagi masyarakat terdampak. Di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, pemerintah tengah membangun 162 unit hunian sementara (huntara) tipe komunal. Saat ini, 32 unit telah rampung, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan.
BNPB menargetkan seluruh unit huntara selesai sebelum bulan Ramadan 2026 agar warga memiliki tempat tinggal yang layak. “Kami berharap pembangunan huntara selesai sebelum Ramadan. Jika ada kebutuhan tambahan dalam proses pemulihan, segera ajukan kepada BNPB,” tambah Budi.
Rangkaian peninjauan berlanjut ke Kabupaten Aceh Tengah bersama Bupati Haili Yoga. Di wilayah ini, sebanyak 252 unit huntara telah selesai dibangun di Kecamatan Ketol, termasuk 123 unit di Desa Serempah yang siap diserahterimakan kepada keluarga penerima manfaat.
Untuk melengkapi hunian tersebut, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta per kepala keluarga bagi penghuni huntara komunal. Sementara itu, BNPB akan melengkapi fasilitas untuk huntara jenis insitu.
Melalui rangkaian agenda ini, BNPB menegaskan prinsip build back better and safer. Relokasi dari zona rawan dan penataan ruang berbasis risiko menjadi kunci utama untuk membangun ketangguhan wilayah Aceh terhadap potensi bencana serupa di masa depan.
