PONOROGO, KANALINDONESIA.COM : Ribuan warga di Kabupaten Ponorogo segera memiliki legalitas atas lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun. Melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), proses sertifikasi lahan tersebut kini telah memasuki tahap final dengan progres mencapai 90 persen.
Kepastian hukum ini menjadi jawaban atas ketidakpastian status tanah yang telah dihuni warga secara turun-temurun, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Miseri Effendy, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bermula dari aspirasi warga Gunung Gede, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun, saat ia menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo pada 2023. Saat itu, masyarakat mengadukan nasib terkait status pemukiman mereka yang tidak kunjung memiliki sertifikat sah.
“Waktu itu kami langsung mengundang seluruh OPD terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kami menemukan solusi melalui program pemerintah bernama PPTPKH ini,” ujar Miseri Effendy usai bertemu dengan BPN Kabupaten Ponorogo, Senin (02/02/2026).
Miseri menjelaskan bahwa dirinya telah mengawal langsung proses ini ke kementerian pusat hingga lima kali untuk memastikan hak warga terakomodasi. Saat ini, masyarakat hanya tinggal menunggu tahap administrasi terakhir.
“Progresnya sudah hampir 90 persen, tinggal menunggu tanda tangan dari Bapak Menteri,” imbuhnya optimis.
Untuk memberikan kejelasan teknis kepada masyarakat, Miseri berencana memanfaatkan masa reses pada 8 hingga 15 Februari mendatang. Ia akan mengundang jajaran BPN Ponorogo, Bappeda, camat, hingga kepala desa dalam pertemuan khusus yang dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Bungkal pada 9 Februari 2026.
“Kami memohon kepada Kepala BPN Ponorogo untuk mensosialisasikan proses teknis penerbitan sertifikat dari program PPTPKH ini agar warga mendapatkan informasi yang akurat,” tegas politisi senior asal Kota Reog tersebut.
Program ini ternyata tidak hanya menyasar satu desa. Pasca sosialisasi awal di Bappeda Ponorogo, banyak dari 308 desa dan kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang turut mengajukan program serupa demi memberikan kepastian hukum bagi warga mereka.
Penuntasan sertifikasi ini diharapkan mengakhiri kegelisahan warga yang telah bertahan selama tiga dekade tanpa kejelasan status tanah.
“Kabar baik ini akan menjawab 30 tahun penantian warga yang selama ini mendambakan kepastian hukum atas tanah mereka,” pungkas Miseri. (Tim/ist)
