SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Anggota DPRD Ponorogo, Relelyanda Solekha Wijayanti, sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Paviliun RSUD dr. Hardjono Ponorogo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (3/2/2026). Kehadiran legislator yang akrab disapa Lely ini bertujuan untuk mendalami dugaan aliran dana proyek serta keterkaitannya dengan kontestasi Pilkada Ponorogo.
Dalam persidangan tersebut, jaksa tidak hanya memanggil Lely, tetapi juga tiga saksi lainnya. Mereka adalah Mela (staf RSUD dr. Hardjono), Novita (admin terdakwa Sucipto), dan Retno (bagian keuangan rumah sakit). Jaksa berupaya menggali informasi mendalam mengenai distribusi dana proyek senilai Rp14 miliar yang menjerat terdakwa Sucipto sebagai kontraktor.
Kuasa hukum Sucipto, Budiarjo Setiawan, menjelaskan bahwa pemanggilan para saksi ini bertujuan untuk mengonfirmasi pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan aliran dana dari kliennya. Namun, dalam persidangan tersebut, Sucipto secara tegas membantah kesaksian Lely yang menyebut dirinya tergabung dalam tim pemenangan Sugiri Sancoko pada Pilkada Ponorogo.
“Klien kami membantah dakwaan jaksa maupun keterangan saksi terkait aliran dana proyek kepada Sugiri Sancoko. Hubungan Sucipto murni berkaitan dengan Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD,” ujar Budiarjo usai persidangan.
Budiarjo menambahkan bahwa dana yang dipersoalkan merupakan commitment fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Menurut pengakuannya, Sucipto menyerahkan uang tersebut kepada Mujib selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) RSUD dr. Hardjono, bukan kepada pihak luar atau aktor politik tertentu.
Di sisi lain, saksi Mela dan Novita memberikan keterangan mengenai aspek teknis pencairan dana. Keduanya mengonfirmasi bahwa proses pembayaran proyek pembangunan paviliun tersebut telah selesai dan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Retno dari bagian keuangan menegaskan bahwa perannya hanya sebatas menjalankan perintah atasan terkait administrasi pemenang proyek.
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan empat tersangka utama, yakni Sucipto, Sugiri Sancoko, Yunus Mahatma, dan Agus Pramono. Perkara Sucipto disidangkan lebih awal karena jaksa memfokuskan dakwaan pada dugaan penerimaan dana sebesar Rp950 juta dari total commitment fee Rp1,4 miliar.
Majelis hakim akan melanjutkan persidangan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan guna memperjelas keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. (Tim)
