PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Dugaan praktik lancung dalam penyaluran dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Pamekasan memicu aksi protes keras. Sebuah rilis resmi yang dikeluarkan oleh koordinator aksi bernama Gerrard, menyoroti adanya penggelembungan dana dan indikasi “jual beli” proyek yang melibatkan oknum legislatif dan eksekutif.
Dalam keterangannya, massa menyoroti bahwa secara aturan, jatah Pokir untuk 45 anggota dewan seharusnya tidak melebihi Rp2 miliar per orang, dengan total akumulasi sekitar Rp90 miliar dalam APBD Pamekasan.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan angka yang jauh berbeda. Dana Pokir dalam APBD 2025 diduga melonjak drastis hingga mencapai angka Rp200 miliar. Lonjakan ini dinilai melampaui batas ketentuan yang diatur secara legal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Pamekasan maupun dinas terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan dalam aksi tersebut.
Korlap aksi Gerad Syamsul menjelaskan, ” kami menginginka KPK turun memeriksa DPRD kabupaten Pamekasan karena kami yakin di sini banyak yang korupsi berkenaan Pokir,kami yakin banyak sekali penyimpanan berkenaan dengan Pokir, ” ujarnya
Anggota DPRD Faridi menjelaskan,” jika hari ini isunya soale Pokir DPRD maka, kami mewakili perwakilan DPRD mengatakann sistemnya sangat ribet dan saya sebagai DPRD baru menjabat kesalahan dengan sistem tersebut dan masalah KPK bulan Februari ini turun, karena kami selalu diberikan penyuluhan oleh KPK. Jumlah Pokir hari ini semakin kecil yaitu Rp1 miliar, maka jika Forkot menemukan ada penyelewengan di atas 1 miliar tersebut silahkan laporkan,”pungkasnya.
