SUBANG, KANALINDONESIA.COM: Polres Subang membongkar praktik korupsi dana desa yang terjadi di Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang. Mantan Kepala Desa Bendungan berinisial AA (49) resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK-BKUD) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam press release Polres Subang. Perkara tersebut bermula dari pengaduan masyarakat pada tahun 2024 yang mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan melakukan penyelidikan serta berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Subang untuk melakukan audit investigatif.
Hasil audit mengungkap fakta mencengangkan. Sejumlah kegiatan pembangunan yang dibiayai uang negara tidak pernah direalisasikan dan diduga fiktif, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp294.500.000.
Rincian kegiatan yang tidak dilaksanakan meliputi:
Rehabilitasi Kantor Desa senilai Rp84.500.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat,
Dana stimulan RT 12 sebesar Rp10.000.000,
Pembangunan cor beton jalan usaha tani senilai Rp200.000.000 dari dana BKK-BKUD Tahun 2023.
Ironisnya, anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa justru tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan di lapangan.
Penyidik menyebutkan, tersangka sebenarnya telah diberikan kesempatan selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, dana tersebut tidak dikembalikan secara penuh, sehingga perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan berujung pada penetapan tersangka.
Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi, terutama untuk membayar utang.
Dalam penanganan perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa dokumen perencanaan desa, dokumen pencairan dana, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta uang tunai Rp50.000.000 sebagai pengembalian sebagian dari kerugian negara.
Atas perbuatannya, AA dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Polres Subang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk korupsi, khususnya yang menyasar anggaran desa. Aparat juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor dan aktif mengawasi penggunaan dana publik agar praktik penyimpangan yang merugikan rakyat tidak kembali terjadi. (Fey)
