Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL KENDAL

Pemerintah Absen, Warga Kebonharjo Kendal Terpaksa Patungan Perbaiki Tanggul Kali Bodri

Pemerintah Absen, Warga Kebonharjo Kendal Terpaksa Patungan Perbaiki Tanggul Kali Bodri

KENDAL, KANALINDONESIA.COM: Di tengah ancaman banjir yang menghantui akibat cuaca ekstrem, warga Desa Kebonharjo, Kendal, akhirnya kehilangan kesabaran terhadap lambannya respon pemerintah. Lantaran tak kunjung diperbaiki oleh pihak berwenang, warga sepakat untuk urunan atau patungan uang secara swadaya guna memperbaiki tanggul darurat Kali Bodri yang kondisinya kian kritis.

Langkah nekat ini diambil karena warga merasa nyawa mereka terancam. Saat ini, debit air di Bendung Juwero kerap menyentuh angka 200 cm, batas yang mengkhawatirkan bagi ketahanan tanggul yang sudah rapuh.

Kepala Desa Kebonharjo, Edi Lukman, mengungkapkan bahwa kondisi tanggul saat ini sangat mengerikan. Jika dibiarkan lebih lama, longsor susulan dipastikan terjadi dan dampaknya akan jauh lebih fatal bagi pemukiman warga.

“Dulu sudah ada penanganan sementara dengan trucuk bambu, tapi sekarang sudah tidak kuat lagi. Kami sangat berharap pemerintah melakukan penanganan permanen, tapi kenyataannya nihil,” ujar Edi, Jumat (6/2/2026).

Mirisnya, alasan klasik tidak ada anggaran menjadi jawaban yang diterima warga. Edi menjelaskan bahwa pihak PSDA Kali Bodri Jawa Tengah menyatakan belum ada dana, sementara anggaran desa pun telah terpangkas sehingga tidak mampu meng-cover biaya perbaikan yang besar.

“Warga Kebonharjo akhirnya sepakat urunan. Biayanya besar, tapi harus dilakukan karena bagi Pemerintah ini dianggap tidak prioritas,” tandas Edi dengan nada kecewa.

Meski menggunakan dana pribadi warga, teknis pengerjaan berupa pemasangan trucuk bambu dan jumbo bag sepanjang 50 meter ini tetap melibatkan tim teknis dari PSDA Provinsi Jawa Tengah karena tingkat kesulitan yang tinggi.

Kritik pedas juga datang dari Arif Fajar Hidayat, perwakilan Perkumpulan PETAK BODRI. Ia mempertanyakan sistem penganggaran pemerintah yang seolah menutup mata terhadap kondisi darurat yang mengancam nyawa orang banyak.

“Kita tidak tahu apa alasan Gubernur maupun Bupati tidak gerak cepat. Gubernur bilang ini wewenang Provinsi, tapi sebenarnya Bupati bisa pakai dana Darurat Tak Terduga (DTT). Ini sudah kritis, apa mau nunggu jebol lagi?” cecar Arif.

Arif menambahkan, meski status Bendung Juwero di angka 200 cm masih dikategorikan aman, namun nyatanya tanggul di Kebonharjo langsung longsor pada Januari lalu. Hal ini membuktikan bahwa konstruksi tanggul sudah tidak mampu menahan beban air dan butuh penanganan permanen, bukan sekadar tambal sulam.

Kini, warga Kebonharjo bersama Desa Cepiring, Lanji, dan Purwosari bersatu untuk menagih janji Wakil Gubernur Jawa Tengah terkait alokasi anggaran tanggul permanen tahun 2026.

“Kami akan terus kawal dan tagih janji Wakil Gubernur. Jangan sampai rakyat terus-menerus menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” pungkasnya. (Eko)

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita