SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Persoalan aset yang masih belum efektif dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, menjadi sorotan yang makin intens di DPRD Jatim. Sejumlah fraksi dan anggota komisi mendesak dilakukannya digitalisasi aset agar secara publik diketahui mana aset Pemprov dan berapa sebenarnya potensi yang layak dimanfaatkan untuk mendukung pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Transparansi inilah yang didorong Anggota komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati agar segera dibentuk Perda Pengelolaan Aset. Lilik melihat sudah saatnya di Jawa Timur dibuat perda pengelolaan aset sebab banyak aset yang dimiliki pemprov sekarang ini terbengkalai.
“Pemprov Jatim sudah melakukan digitalisasi, tapi sepertinya perlu dimaksimalkan,maka Perda PengelolAm Aset sudah waktunya dibuat,”ujar politisi PKS ini, Senin (8/2/2026).
Dengan Perda ini akan memberi kesempatan ke publik untuk mengetahui aset yang dimiliki pemprov mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk publik.
“Perlu payung hukum untuk pengelolaan aset tersebut yang sudah dilakukan digitalisasi dan sudah disertifikasi. Karenanya kami mewacanakan pembentukan perda untuk pengeloaan aset,”tandasnya.
Saat ini kata Lilik ada sekitar 11.000 hingga 12.000 bidang aset tanah milik Pemprov Jatim baru sekitar 23 persen yang telah berstatus legal atau clear and clear sehingga menjadi hambatan utama dalam upaya optimalisasi aset daerah.
Aset-aset yang belum memiliki kepastian hukum itu meliputi lahan pendidikan, jalan provinsi, hingga jaringan irigasi dan pengairan. Untuk nilai aset tetap Pemprov Jawa Timur diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun.
Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau Barang Milik Daerah (BMD) adalah seluruh barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD atau perolehan lain yang sah, meliputi aset tetap (tanah, bangunan, jalan), aset bergerak (kendaraan, mesin), hingga aset tak berwujud, yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan publik. Nang
