SENTUL, KANALINDONESIA.COM : Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, ternyata menyisakan catatan kelam. Di balik forum strategis bertema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, Wakil Bupati Sidoarjo Hj Mimik Idayana justru mengalami perlakuan yang dinilai janggal, tidak adil, dan jauh dari standar profesionalisme.

Rakornas yang digelar Senin (2/2) itu secara resmi mengundang unsur Forkopimda, yakni Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, dan Dandim. Wabup Hj Mimik Idayana hadir sebagai delegasi sah Forkopimda Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati Subandi dan unsur lainnya.

Namun ironisnya, justru Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah diperlakukan seolah bukan pejabat utama.

Hotel Wabup Paling Jauh, Forkopimda Lain Dekat Lokasi

Fakta mencolok terjadi sejak penempatan akomodasi. Wabup Hj Mimik Idayana ditempatkan di hotel yang lokasinya paling jauh dari SICC, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit melalui jalan tol. Sementara Bupati Sidoarjo Subandi dan salah satu unsur Forkopimda lainnya menginap di hotel yang hanya berjarak ratusan meter dari lokasi Rakornas.

Tak hanya itu, jajaran Asisten I Pemkab Sidoarjo, Staf Ahli Bupati, Kabag Protokol, protokoler, hingga tim dokumentasi Bupati justru ditempatkan di hotel-hotel yang berada di sekitar SICC.

“Saya benar-benar tidak habis pikir. Saya Wakil Bupati, pimpinan daerah, tapi justru ditempatkan di hotel paling jauh. Bahkan lebih jauh dari rombongan lain yang sebenarnya bukan Forkopimda,” ungkap Hj Mimik Idayana saat menceritakan pengalamannya, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, ajudan sempat melayangkan protes kepada Kepala Bagian Protokol Pemkab Sidoarjo. Namun jawaban yang diterima justru makin mengundang tanda tanya.

“Dijawab katanya itu urusan EO langganan Pemkab,” ujarnya.

Berangkat Subuh, Tak Sempat Sarapan

Akibat penempatan hotel yang jauh, Wabup Mimik terpaksa berangkat sangat pagi demi mengejar jadwal titik jemput. Bahkan, ia mengaku tidak sempat sarapan agar tidak terlambat.

Namun perlakuan tidak menyenangkan belum berhenti di situ.

Mobil VIP Penuh Pejabat Tak Diundang

Di titik jemput, Wabup Mimik telah menunggu sekitar 30 menit. Ironisnya, mobil VIP yang seharusnya disiapkan khusus untuk Forkopimda justru sudah penuh terisi rombongan lain, mulai dari Bupati, Asisten I, Staf Ahli, Kabag Protokol, hingga juru kamera.

“Saya sampai harus minta satu kursi lewat Irda Aspri saya, supaya bisa masuk ke area SICC. Kalau tidak dapat kursi, saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi ya sudahlah, saya hanya bisa senyum,” kata Wabup Mimik dengan nada getir.

Pejabat Tak Diundang Ikut Rombongan

Yang makin mengundang pertanyaan serius, sejumlah pejabat yang tidak tercantum dalam undangan resmi Rakornas justru ikut dalam rombongan. Akibatnya, mereka tidak diperkenankan masuk ke area Rakornas dan hanya menunggu di luar.

Kondisi inilah yang diduga kuat menjadi penyebab utama kekacauan teknis, mulai dari kendaraan VIP yang penuh hingga terpinggirkannya Wakil Bupati Sidoarjo dalam pengaturan akomodasi dan transportasi.

Profesionalisme EO dan Protokoler Dipertanyakan

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa dengan kinerja EO dan protokoler Pemkab Sidoarjo? Bagaimana mungkin seorang Wakil Bupati yang diundang secara resmi justru diposisikan paling tidak diuntungkan, sementara pejabat yang tidak berkepentingan dengan Rakornas malah difasilitasi?

Kasus ini bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut marwah jabatan dan etika pemerintahan. Perlakuan tak lazim terhadap Wakil Bupati Sidoarjo di forum nasional sekelas Rakornas Kemendagri jelas mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang profesional, tertib, dan berjenjang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak EO maupun Bagian Protokol Pemkab Sidoarjo terkait perlakuan tersebut. (*)

Editor : Irwan