BANDUNG, KANALINDONESIA.COM; Bupati Bandung, Kang Dadang Supriatna, menegaskan peran strategis penyuluh pertanian sebagai ujung tombak keberhasilan swasembada pangan di Kabupaten Bandung. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Temu Penyuluh Pertanian Wilayah Kerja Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Oryza Sativa, Rabu (11/2/2026).
Dalam arahannya, Kang Dadang menekankan pentingnya optimalisasi potensi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare di Kabupaten Bandung untuk mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam agenda besar swasembada pangan nasional.
Ia menargetkan lompatan produksi padi yang signifikan, dari sebelumnya 327.000 ton per tahun menjadi 400.000 ton per tahun. Target tersebut akan didorong melalui penguatan edukasi teknologi pertanian yang lebih intensif kepada para petani oleh para penyuluh di lapangan.
“Penyuluh memiliki peran sangat penting untuk memastikan teknologi dan inovasi pertanian benar-benar sampai dan diterapkan oleh petani,” ujar Kang Dadang.
Selain peningkatan produksi, Kang Dadang juga menyoroti persoalan klasik sektor pertanian, yakni keterbatasan pengairan, khususnya pada lahan tadah hujan. Ia memastikan, Pemerintah Kabupaten Bandung menargetkan penyelesaian perbaikan sekitar 600 titik irigasi pada Februari 2026 ini.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi kendala suplai air dan meningkatkan indeks tanam petani di berbagai wilayah.
Meski saat ini status kepegawaian penyuluh pertanian telah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat, Kang Dadang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tetap berkomitmen penuh dalam mendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan di lapangan.
“Saya mengharapkan input dari para penyuluh, apa saja yang perlu kita intervensi melalui anggaran daerah, sehingga kebutuhan para petani dan penyuluh di lapangan dapat terfasilitasi dengan baik melalui APBD Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melaporkan bahwa sebanyak 106 penyuluh pertanian telah resmi beralih status ke Kementerian Pertanian sejak Januari 2026, yang terdiri dari ASN dan P3K.
Selain itu, terdapat 167 Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang saat ini mendapatkan dukungan biaya operasional melalui kebijakan langsung Bupati Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian juga mengapresiasi inovasi Pemerintah Kabupaten Bandung yang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para petani.
Kegiatan temu penyuluh ini ditutup dengan rencana diskusi teknis lanjutan yang akan dilaksanakan langsung di lokasi lahan pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi dan persoalan sektor pertanian secara lebih mendalam, tanpa sekat formalitas.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kabupaten Bandung optimistis sektor pertanian mampu naik kelas dan menjadi salah satu kekuatan pangan nasional. (Fey)
