Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL JATIM

Masyarakat Jatim Yakin Khofifah Tak Ikutan Kasus Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim

Masyarakat Jatim Yakin Khofifah Tak Ikutan Kasus Korupsi Dana Hibah DPRD Jatim

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak berubah. Meski goncangan yang menimpa Gubernur Wanita pertama di Jatim terkait dana pokir APBD Jatim, keyakinan bahwa Khofifah tidak terlibat masih cukup tinggi.

Salah satunya yang disampiakan Aliansi Akar Rumput Jatim. Koordinator Aliansi Akar Rumput Jatim Suparmin optimis Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak terlibat dalam kasus dana hibah DPRD Jatim.

“Sebagai salah satu elemen masyarakat Jatim, kami yakin seratus persen kalau Bu Khofifah tidak tersangkut kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim,” ujar Suparmin saat ditemui di Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

Bukan tanpa alasan, Pria yang sehari-harinya berprofesi pedagang ini mengatakan dari fakta di persidangan sesuai keterangan yang ada, terlihat seluruh mekanisme yang ada tak terlihat keterlibatan dari Gubernur Khofifah.

“Jadi kami menilai keterangan almarhun Kusnadi dalam BAP soal dana hibah tidak benar dan kami masyarakat Jatim percaya apa yang di ungkapkan Bu Khofifah sebagai saksi,” jelas pria asal Magetan ini.

Tak hanya itu, lanjut Suparmin, masyarakat Jatim tak akan percaya kalau gubernur Khofifah terima fee ijon yang disebut dalam BAP alm Kusnadi.

Suparmin yakin masyarakat Jatim akan tetap percaya akan kepemimpinan gubernur Khofifah sampai akhir masa jabatannya.

“Meski ada tuduhan ini, sebagai rakyat Jatim, dukungan kami buat bu Khofifah tetap. Kami yakin beliau adalah pemimpin yang baik, jujur dan amanah,” tandasnya.

Persidangan kasus korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya menghadirkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis 12 Januari 2026.

Adapun kehadiran Gubernur Khofifah berstatus sebagai saksi karena namanya disebut dalam pengakuan salah satu tersangka, bahwa dalam proses pengajuan dana hibah itu ada fee.

Tak hanya itu, Khofifah juga menegaskan di Pemprov Jatim ada 64 OPD.
Jika semua dapat tiga hingga lima persen, maka jumlahnya hampir 200 persen.

“Kalau kali empat persen berarti sekitar 250 persen. Kalau kali lima persen berarti 300 persen lebih. Kan sudah rasanya tidak rasional,” tegas Khofifah. Nang

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita