Sementara itu, untuk menjawab keresahan di sektor industri, Raperda perlindungan tenaga kerja lokal akan difokuskan pada sinkronisasi upah yang layak dan kepastian hak-hak buruh.
Di sisi lain, Bapemperda menyadari tantangan fiskal Jatim yang sedang dalam mode efisiensi. Oleh karena itu, sinergi dengan eksekutif menjadi harga mati guna menghindari tumpang tindih aturan (overslag).
Setiap usulan Raperda kini wajib melewati filter ketat: naskah akademik yang matang dan kalkulasi anggaran yang rasional. Targetnya jelas, sebelum lonceng akhir tahun 2026 berbunyi, 12 aturan baru ini sudah harus sah menjadi produk hukum yang operasional dan dirasakan manfaatnya oleh 42 juta jiwa penduduk Jawa Timur.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur telah merampungkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) sepanjang tahun 2025. Nang
