SURABAYA KANALINDONESIA COM –Menampung banyak keluhan terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) tancap Gas membuka posko pengaduan korban penonaktifan BPJS PBI JK
Fraksi PDI Perjuangan mengaku prihatin menyusul laporan warga yang mendapati status kepesertaannya nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan posko untuk memastikan tersebut hak layanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat, ini sesuai komitmen kami untuk mencarikaj solusi untuk persoalan masyarakat,” ujarnya di Surabaya (17/02/26).
Dari data terbaru disebutkan sekitar 1.480.380 peserta BPJS PBI JK di Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026 dengan alasan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah pusat.
Ini adalah jumlah yang Jumlah yang sangat signifikan dan berpotensi memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat miskin dan rentan, termasuk pasien dengan penyakit kronis, lansia, ibu hamil, serta warga yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran dari pemerintah. Ironisnya banyak kaget dan bingung mengetahui status kepesertaan mereka berubah menjadi nonaktif ketika hendak berobat terutama yang membutuhkan penangan mendesak.
Pemerintah kata Bunda Wara harus memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat dan transparan agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan pembaruan data.
“Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administratif,” kata Bunda Wara sapaan akrab Wara Sundary Renny Pramana.
Fraksi PDIP DPRD Jatim lanjut Bunda Wara mendorong agar dibuka juga posko pengaduan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat.
“Fraksi PDIP juga meminta adanya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan,” ucapnya.
Bunda Wara juga menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat medis. Persoalan administrasi harus diselesaikan tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Fraksi PDIP kata Bendahara DPD PDIP Jatim juga memastikan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Fraksi PDIP DPRD Jatim berharap proses pemutakhiran data tidak berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan di Jawa Timur,” tegasnya. Nang
