BANDUNG, KANALINDONESIA.COM : Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam hampir satu tahun masa kepemimpinannya tercatat sangat tinggi. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator, Burhanudin Muhtadi, menyampaikan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen. Angka tersebut dinilai stabil, bahkan cenderung meningkat dibanding temuan survei pada Mei tahun sebelumnya.
“Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi dari warga Jawa Barat, tetapi juga diapresiasi dalam pelaksanaannya selama hampir satu tahun,” ujar Burhanudin saat pemaparan hasil survei di éL Hotel Bandung.
Survei tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan, hanya sebagian kecil kelompok warga yang tingkat kepuasannya berada di bawah 90 persen, namun tetap tidak kurang dari 80 persen di setiap segmen demografi dan wilayah.
Salah satu program yang paling diapresiasi masyarakat adalah kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Program ini memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat sekaligus mendorong munculnya 1,4 juta wajib pajak baru.
Burhanudin menjelaskan, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi yang masif, termasuk penjelasan terbuka mengenai peruntukan dana pajak kendaraan. Transparansi ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, masyarakat juga menyatakan puas terhadap sejumlah kebijakan lain, seperti larangan sekolah menggelar study tour, penerapan jam malam bagi pelajar, hingga kebijakan pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
Di sektor infrastruktur, kinerja pemerintah provinsi dinilai nyata melalui pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, serta program pemasangan listrik gratis. Program lingkungan, mulai dari normalisasi sungai hingga penutupan tambang ilegal, turut menjadi faktor yang memperkuat tingkat kepuasan masyarakat.
Realokasi anggaran dinilai efektif
Dalam situasi pengetatan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Dedi Mulyadi juga dinilai berhasil melakukan realokasi belanja daerah.
Anggaran yang sebelumnya dinilai kurang prioritas dialihkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2025.
“Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran, kinerja perekonomian Jawa Barat justru lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,8 persen, berada di atas angka nasional,” ungkap Burhanudin.
Survei ini juga mencatat, persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kondisi perekonomian cenderung lebih positif dibanding persepsi warga secara nasional.
Menanggapi temuan tersebut, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan publik disebabkan masyarakat merasakan langsung manfaat kebijakan pemerintah provinsi, khususnya pada sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta upaya peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat untuk menjaga ritme serta kualitas kebijakan.
Ia menekankan, konsistensi kinerja dan keberlanjutan program menjadi kunci agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi tetap terjaga pada periode-periode berikutnya. (Fey)
