KOTA BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung untuk mengevaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025 sekaligus menyusun arah kebijakan dan rencana strategis Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung.
Dalam forum tersebut, Komisi III menegaskan sejumlah isu strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Bandung.
Fokus utama pembahasan meliputi percepatan implementasi program Bus Rapid Transit (BRT), penanganan kemacetan, peningkatan kualitas hunian melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perparkiran.
Komisi III mencatat, pagu anggaran Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2026 meningkat menjadi Rp337 miliar. Kenaikan tersebut antara lain dialokasikan untuk subsidi operasional BRT yang diproyeksikan sebagai tulang punggung transportasi massal perkotaan.
Program ini diharapkan mampu mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus menekan tingkat kemacetan di sejumlah koridor utama kota.
Sementara itu, di sektor perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap menargetkan perbaikan sebanyak 2.500 unit rumah tidak layak huni. Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran, target tersebut akan dikejar melalui optimalisasi dukungan pemerintah pusat serta penguatan peran program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Komisi III juga menaruh perhatian khusus terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi yang dapat muncul selama pembangunan dan penataan koridor BRT, terutama bagi juru parkir dan pengemudi angkutan kota. Pemerintah daerah diminta menyiapkan skema kompensasi dan pola penyesuaian pekerjaan bagi kelompok terdampak selama masa transisi operasional.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinkronisasi perencanaan lintas perangkat daerah, agar pembangunan transportasi, infrastruktur, dan perumahan dapat berjalan selaras, berkelanjutan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Fey)
