SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pasar Pon Ponorogo tahun 2024. Sidang pembacaan putusan tersebut berlangsung di Ruang Candra, Jumat (20/2/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Saka Pradana Putra Bin Jarot Santoso dan Nasrul Agung Filayati Bin Rusmawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum.
Perbuatan kedua terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Kepada Saka Pradana Putra, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp166.000.000. Jika tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka ia terancam tambahan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Sementara untuk Nasrul Agung Filayati, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun dengan denda Rp10.000.000,-. Selain itu, terdakwa juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp32.200.000. Apabila uang pengganti tersebut tidak terpenuhi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, I Komang Ugra Jagiwirata, mengatakan,” persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara dugaan perbuatan melawan hukum pada pemberian kredit BRI Unit Pasar Pon tahun 2024 ini telah berjalan dengan lancar,”ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan Kasintel,”terhadap putusan tersebut, terdakwa Nasrul Agung menyatakan menerima, sementara terdakwa Saka Pradana menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari ke depan,” ujarnya.
Dikatakan I Komang Ugra Jagiwirata, bahwasanya vonis terhadap Saka Pradana Putra telah selaras dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya juga menuntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Sementara itu, vonis Nasrul Agung Filayati lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta hukuman 3 tahun penjara.
Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula dari adanya temuan penyimpangan dalam proses pemberian kredit di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
