SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Meski telah menelan korban jiwa hingga 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya Pandugo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai tidak peka atas kebutuhan pembebasan lahan milik Pemprov untuk dijadikan akses jalan.
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengaku heran dengan sikap Pemprov yang seolah tak peduli atas harapan di salah satu lajur di jalan raya Pandugo segera diserahkan ke Pemkot untuk menjadi akses jalan.
“Disana ada lahan seluas 50 kali 10 meter yang harusnya bisa jadi akses tapi Pemprov tak bergeming untuk dibebaskan. Ironisnya malah dibeton pembatas. Sehingga masyarakat berbelok ke lajur lain yang sudah terbukti sering menimbulkan kecelakaan dan bahkan meninggal. Saya gak paham apa maunya Pemprov ini,” kata Politiisi Golkar ini ditemui di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (23/2/ 2026).
Dengan banyaknya korban jiwa ini, Fredy
mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melepas sebidang tanah seluas 10 x 50 meter di Jalan Raya Pandugo Surabaya itu, untuk mendukung pelebaran jalan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Fredy mengatakan kesabaran warga sebenarnya sudah pada puncaknya
Sebab tarik ulur antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terkait status aset tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan penyelesaian.
Posisi lahan berada di tengah jalur yang direncanakan untuk pelebaran jalan. Karena itu, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya mengedepankan sinergi demi kepentingan masyarakat.
“Kalau untuk fasilitas jalan dan keselamatan publik, mestinya bisa dicarikan solusi bersama. Jangan sampai kepentingan masyarakat terhambat karena persoalan aset. Masak nunggu ada korban lagi ?” ujar Freddy Poernomo
Menurut anggota Dewan 4 periode ini, selayaknya Pemprov sebagai lembaga yang lebih tinggi , Arif dan bijak melihat kepentingan dibawah tidak justru mengedepankan egonya
“Karena itu, sudah sepatutnya kedua belah pihak mengedepankan sinergi demi kepentingan masyarakatm. Jika Pemerintah Provinsi Jatim terlalu ego. masak urusan jalan raya sebagai fasilitas publik diabaikan dengan dalih disitu masih melekat aset propinsi,” tandaanya.
Disisi lain, aset masyarakat kata Politis senior ini, sering harus rela atau dipaksa rela apabila ada aset pemilikannya demi kepentingan umum berani dikorbankan.
“Pemerintah Provinsi Jatim kacau dengan egonya, apakah ini namanya pemerintahan dalam pemerintahan. Otomi itu ada di Kabupaten/ Kota, seharusnya dalam aspek pembangunan dalam kepentingan publik, pemerintah provinsi wajib mespons, bukan sebaliknya malah menghambat,” sesalnya.
Tidak ingin berlalut-larut dan semakin banyak korban. Freddy Poernomo berinisitif menyampaikan langsunh ke Wagub Emil Dardak yang sedang didampingi Kepala BPKAD Jatim, Yasin usai sidang paripurna di gedung DPRD Jatim. Freddy menyesalkan jika BPKAD sepertinya masih ngotot tentang aset provinsi.
“Kacau, saya mencoba membuka jalur restorasi justice, jalan rundingan. Bermaksud juga melalui jalur di DPRD Jatim,” urainya.
Fredy mengingatkan jangan salahkan warga jika mereka juga mengambil sikap sepihak dengan menutup jalan agar harapan mereka diperhatikan.
“Pemprov menutup lahan dengan beton pembatas, ya bisa jadi nanti masyarakat juga akan menutup jalan akses yang ada. Sekalian aja gak bisa dilewati,” ungkapnya mengingatkan. Nang
