Politisi Gerindra ini menegaskan secara konsep, IISP dirancang menjadi pintu gerbang baru Madura yang terintegrasi dengan akses Jembatan Suramadu. Kawasan itu diharapkan menjadi miniatur empat kabupaten di Madura—Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan—untuk menarik wisatawan maupun investor.
“IISP bisa menjadi magnet. Orang datang, mengenal miniatur Madura, lalu tertarik menjelajah ke daerah-daerah lain. Ini soal daya ungkit ekonomi,” jelas Halim.
Namun, ia juga menyoroti ironi di pintu gerbang utama tersebut. Kondisi Suramadu dinilai mengalami penurunan drastis dari sisi pemeliharaan: lampu padam, jalan berlubang, hingga kerusakan fasilitas umum.
Menurutnya, lemahnya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Jalan dan Kementerian Perhubungan menjadi akar persoalan.
“Dua kementerian ini harus duduk bersama dan membagi tugas secara jelas. Jangan sampai masyarakat bingung harus melapor ke mana ketika terjadi kerusakan,” tegasnya.
Halim menegaskan komitmen Komisi D DPRD Jatim mengawal isu ini hingga ke pemerintah pusat. Status lahan IISP, skema pembiayaan baru, serta perawatan Suramadu dinilai tidak bisa dibiarkan menggantung.
“Kalau memang IISP tidak lagi masuk PSN, sampaikan secara terbuka. Tapi jangan biarkan masyarakat Bangkalan terus menunggu tanpa kepastian,” pungkas Halim. Nang
