KOTA BANDUNG, KANALINDONESIA.COM : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan sampah, salah satunya melalui pelibatan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Komitmen tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Brian ke Balai Kota Bandung, Rabu (25/2/2026).
Menurut Brian, Kota Bandung memiliki modal besar berupa jejaring perguruan tinggi yang kuat serta jumlah mahasiswa yang melimpah. Potensi itu akan dimaksimalkan untuk membantu pemerintah daerah, mulai dari pemetaan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, kajian model bisnis, edukasi masyarakat, hingga penerjunan mahasiswa langsung ke lapangan.
“Kampus memetakan kebutuhan komposting, maggotisasi, biodigester, RDF, sampai rantai pasoknya. Setelah itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Jadi tidak membebani APBD,” ujar Brian.
Ia menilai pendekatan berbasis kolaborasi ini jauh lebih efisien dibandingkan pembangunan fasilitas waste to energy berskala besar yang bisa menelan biaya hingga Rp2–3 triliun per unit.
“Kalau model ini berhasil di Bandung, tahun depan bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia,” katanya.
Ke depan, program tersebut akan melibatkan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pemerintah pusat, Pemkot Bandung, hingga unsur TNI–Polri, khususnya untuk pengawasan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) serta pasar tradisional.
Selain itu, penegakan hukum juga disiapkan, dibarengi dengan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan pengelolaan sampah.
“Kita jadikan Bandung sebagai panggung percontohan nasional. Tahun ini kita keroyok bersama,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan lima daerah sebagai pilot project pengelolaan sampah berbasis kolaborasi kampus dan pemerintah daerah, yakni Bandung, Bogor, Tangerang, Purwokerto, dan Yogyakarta.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memaparkan kondisi riil pengelolaan sampah di wilayahnya. Saat ini, timbulan sampah di Kota Bandung mencapai 1.507,85 ton per hari, dengan sekitar 60 persen berasal dari rumah tangga, didominasi sisa makanan dan daun.
Namun, berdasarkan evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup, sampah yang benar-benar terkelola dipilah, diolah, dan dimanfaatkan baru sekitar 21,63 persen. Selebihnya masih berakhir di TPA atau tercecer di lingkungan.
“Mindset yang harus kita ubah adalah ‘saya sudah bayar, sampah harus hilang’. Itu keliru. Sampah bukan soal hilang, tapi harus dikelola,” ujar Farhan.
Ia juga menyoroti masih maraknya pembuangan sampah liar di wilayah perbatasan dan sejumlah kawasan tertentu, termasuk adanya dugaan keterlibatan oknum dalam rantai pengangkutan tidak resmi.
Sebagai upaya memperkuat penanganan dari hulu, Pemkot Bandung meluncurkan program Gaslah (Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah). Sebanyak 1.597 petugas atau satu orang di setiap RW telah direkrut untuk mendatangi rumah warga, memberikan edukasi pemilahan, sekaligus mengangkut sampah organik.
Setiap petugas ditargetkan mampu mengumpulkan minimal 25 kilogram sampah organik per hari. Program ini ditopang anggaran sekitar Rp24 miliar per tahun dan dipantau melalui dashboard digital secara real-time, yang sekaligus menjadi indikator kinerja camat dan lurah.
“Tanpa rekayasa sosial dan enforcement, tidak akan selesai. Hulu harus beres dulu,” tegas Farhan.
Pemkot Bandung juga mengintegrasikan berbagai program seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Sehat Atasi Stunting dalam satu ekosistem sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos atau maggot, dimanfaatkan untuk urban farming, hasil panen digunakan untuk dapur warga, dan sisa dapur kembali dikelola.
