PAMEKASAN,llKANALINDONESIA.COM : Sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pengadu resmi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pamekasan pada Senin (02/03/2026).Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut proses pemakzulan Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, yang dinilai tidak lagi memenuhi kepercayaan publik.
Perwakilan aspirator menyatakan bahwa upaya ini bukanlah tindakan spontan, melainkan puncak dari rangkaian proses yang telah dimulai sejak 4 Oktober 2025. Hingga saat ini, pihak pengadu telah melakukan empat kali proses rapat dengar pendapat (RDP), baik dengan unsur pimpinan DPRD maupun Komisi I.
“Saya sudah lima kali ke sini, dan kami sudah tidak percaya terhadap Komisi I maupun pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan karena prosesnya yang terlalu lama,” Ujar ach. suhairi sebagai pengusul pemakzulan bupati
Dalam surat resmi yang diserahkan hari ini, pihak aspirator memberikan tenggat waktu selama satu minggu, atau hingga 9 Maret 2026, bagi pihak DPRD untuk menaikkan aspirasi mereka ke tahap angket atau interpelasi. Pihak pengadu menegaskan akan melakukan upaya-upaya hukum jika tuntutan ini tidak segera diproses.
Menurut pihak aspirator, ada dua poin utama yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Bupati Kholilurrahman.
Bupati diduga telah melanggar sumpah janjinya sebagai kepala daerah ,Diduga terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah prioritas pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat desa.
Aspirator menyoroti bahwa di saat desa-desa masih sangat membutuhkan infrastruktur, kebijakan anggaran justru lebih berfokus pada kepentingan yang bersifat individu atau pribadi.”Jika DPRD tidak segera memproses pemakzulan ini, maka bola panas akan tetap berada di tangan DPRD,” pungkas Suhairi selaku pengusul pemakzulan bupati
Reporter : Nanang Sufianto
Editor : Irwan
