Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi utama Langsung ke sidebar Langsung ke footer
KANAL PONOROGO

DPRD Ponorogo Desak Masa Jabatan Sekda Baru Maksimal Lima Tahun demi Reformasi Birokrasi

DPRD Ponorogo Desak Masa Jabatan Sekda Baru Maksimal Lima Tahun demi Reformasi Birokrasi

PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo memberikan perhatian serius terhadap proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda). Kalangan legislatif mendesak agar siapa pun figur yang terpilih nantinya menduduki jabatan tersebut dengan masa pengabdian maksimal lima tahun.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan roda reformasi birokrasi terus bergerak dinamis dan mencegah terjadinya stagnasi kepemimpinan di pucuk pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

DPRD menilai, pembatasan masa jabatan sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan serta menjaga efektivitas koordinasi pemerintahan.

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa kebijakan ini merujuk pada evaluasi masa jabatan Sekda sebelumnya yang sempat bertahan hingga 12 tahun. Ia berharap pengalaman masa lalu tersebut tidak terulang kembali demi kesehatan organisasi pemerintahan daerah.

“Idealnya kalau menurut saya ya sesuai dengan jabatan Bupati. Karena Sekda ini kan bupatinya ASN. Mereka harus menata ASN sebaik-baiknya sesuai ketentuan UU ASN. Maksimal 5 tahun sekali harus diganti jabatan Sekda itu,” ujar Dwi Agus Prayitno pada Rabu (04/03/2024).

Lebih lanjut, Dwi Agus menjelaskan bahwa penyegaran jabatan setiap lima tahun sekali akan membawa dampak positif bagi birokrasi. Pola ini diyakini mampu menjaga semangat kerja serta mencegah dominasi kekuasaan yang terlalu lama di satu posisi, baik pada level Sekretaris Daerah maupun jabatan eselon di bawahnya.

Ketua DPRD juga menyoroti tantangan besar yang menanti “Panglima ASN” Ponorogo ke depan, terutama dalam memulihkan kredibilitas tata kelola pemerintahan pasca-kasus hukum yang menjerat pejabat sebelumnya. Ia mendorong agar proses open bidding berlangsung transparan guna menjaring sosok yang memiliki integritas tinggi.

“Ponorogo baru saja melewati situasi yang tidak mudah. Kami butuh sosok yang sangat tertib, memahami persyaratan detail, dan memiliki mental yang kuat,” tegas Dwi Agus.

Diketahui terdapat lima pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Ponorogo yang dinyatakan lolos seleksi administrasi bersaing memperebutkan kursi Sekda dalam lelang jabatan Eselon II A. Kelima kandidat tersebut adalah: Agus Sugiarto (Kepala BPPKAD/Plh Sekda); Dewi Wuri Handayani (Asisten Administrasi Umum); Masun (Kepala Pelaksana BPBD); Henry Indrawardhana (Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB); Imam Basori (Inspektorat)

Seluruh kandidat dijadwalkan bertolak ke Surabaya untuk menjalani tahapan uji kompetensi dan manajerial. Proses seleksi ini dilakukan oleh tim Panitia Seleksi (Pansel) dari BKPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui seleksi yang ketat ini, Pemkab Ponorogo berharap dapat melahirkan pemimpin birokrasi yang mampu membawa perubahan nyata bagi pelayanan publik di Bumi Reog. (Tim)

Bagikan

Baca berita lainnya:

Tambahkan ke Preferensi Sumber Indeks Berita