PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo mengambil langkah tegas dengan memulangkan paksa seorang warga negara (WN) Malaysia berinisial AA (perempuan) ke negara asalnya. Petugas melakukan deportasi melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya, pada Rabu (04/03/2026), setelah yang bersangkutan terbukti tinggal di Indonesia tanpa dokumen resmi selama lebih dari 15 tahun.
Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, menegaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian ini merupakan wujud nyata penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara. AA harus menjalani sanksi pendeportasian sekaligus penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
“Tindakan tegas ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum keimigrasian dengan memastikan orang asing yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ponorogo, mematuhi aturan yang berlaku,” ungkap Anggoro Widy Utomo dalam keterangannya.
Kasus ini terungkap setelah Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing yang mencurigakan. Petugas kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan lapangan di wilayah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, pada 13 Januari 2026.
Berdasarkan hasil investigasi, AA merupakan pemegang paspor Malaysia yang masa berlakunya telah habis sejak 23 Oktober 2013. Ia tercatat terakhir kali memasuki Indonesia melalui Batam Centre pada 4 September 2010 menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang hanya berlaku selama 30 hari. Bukannya kembali ke Malaysia setelah izinnya habis pada 3 Oktober 2010, AA justru memilih menetap secara ilegal di rumah ibunya di Ponorogo.
AA yang lahir di Malaysia merupakan anak dari pasangan beda kewarganegaraan, yakni ayah berkebangsaan Malaysia dan ibu berkebangsaan Indonesia. Meskipun memiliki ikatan keluarga di Ponorogo, status kewarganegaraan asingnya mewajibkan AA untuk memiliki izin tinggal yang sah dan masih berlaku selama berada di wilayah hukum Indonesia.
Pihak Imigrasi menjerat AA dengan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Aturan tersebut secara spesifik mengatur sanksi bagi orang asing yang izin tinggalnya telah habis (overstay) lebih dari 60 hari.
Dalam proses pemulangan tersebut, Tim Inteldakim memberikan pengawalan melekat mulai dari keberangkatan di kantor imigrasi hingga AA menaiki pesawat menuju Johor Bahru, Malaysia. Langkah ini memastikan bahwa proses pendeportasian berjalan lancar sesuai dengan prosedur keamanan penerbangan internasional.
