SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansyah mempertanyakan kebijakan Pemprov Jatim terutama Gubernur yang belum juga melakukan proses rotasi dan pengisian jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terutama terkait beberapa kepala OPD yang akan memasuki masa pensiun serta masih adanya jabatan yang lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Rasa penasaran Dedi Irwansa ini muncul sebab kabarnya proses assessment sudah dilakukan dan tinggal melantik saja.
“Saya ya bertanya-tanya ada apa ya kok sampai sekarang belum juga dilakukan rotasi,” kata Dedi saat dikonfirmasi soal masih banyaknya posisi kepala OPD yang masih berstatus Plt, Jum’at (6/3/2026).
Menurut Politisi Demokrat ini, perputaran sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov Jatim seharusnya berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi. Sehingga setiap rotasi atau promosi jabatan memiliki ukuran yang jelas, baik dari sisi kapasitas, kemampuan, maupun kompetensi pejabat yang bersangkutan.
“Harapan kami, meritokrasi di Pemprov ini benar-benar berjalan. Sehingga perputaran antar-OPD itu memiliki ukuran yang jelas, baik dari sisi kapasitas, kemampuan, maupun kompetensi,” kata Dedi.
Menurutnya, saat ini perputaran SDM di lingkungan Pemprov Jatim terkesan berjalan agak lambat. Namun ia juga memahami bahwa pemerintah provinsi memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan secara bersamaan, sehingga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.
Politisi asal Sidoarjo ini menjelaskan, kondisi tersebut juga berbarengan dengan masa transisi pergantian tahun anggaran yang membutuhkan proses penyesuaian. Hal itu, menurutnya, bisa menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah rotasi atau pengisian jabatan belum segera dilakukan.
“Kita harus memahami juga bahwa banyak problem yang harus diselesaikan oleh gubernur. Apalagi ketika pergantian jabatan itu berbarengan dengan perubahan tahun anggaran yang membutuhkan pencocokan dan penyesuaian,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi A menilai persoalan ini tetap harus menjadi perhatian serius. Terutama terkait beberapa OPD yang terlalu lama dipimpin oleh pelaksana tugas serta sejumlah kepala OPD yang segera memasuki masa pensiun.
Ia menegaskan bahwa proses kaderisasi di lingkungan birokrasi harus berjalan dengan baik agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di OPD.
“Ini harus menjadi atensi khusus. Ada beberapa OPD yang sudah lama diisi Plt dan ada juga yang kepala OPD-nya akan pensiun. Kaderisasi harus berjalan,” tegasnya.
Dedi juga menanggapi adanya anggapan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lamban dalam menerjemahkan arahan gubernur terkait manajemen kepegawaian. Menurutnya, jika dilihat dari sisi data, sebenarnya BKD telah memiliki seluruh informasi yang dibutuhkan.
Ia menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan data, melainkan pada proses eksekusi atau pengambilan keputusan akhir.
“Kalau dibilang BKD lamban, saya tidak melihat begitu. Datanya sudah ada. Asesmen juga sudah dilakukan. Yang menjadi persoalan adalah eksekusinya yang lambat,” jelasnya.
Komisi A DPRD Jatim pun berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut. Bahkan, pihaknya membuka ruang bagi berbagai kritik dan masukan terkait kinerja BKD maupun proses penataan SDM di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami di Komisi A siap mengawal. Silakan jika ada yang ingin mengkritisi BKD, kami akan kawal karena pintu utama proses ini memang ada di BKD,” katanya.
