Keempat, kapasitas yang belum merata. Tidak semua kepala desa memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman administrasi yang memadai. Ketika kewenangan meningkat drastis tanpa penguatan kapasitas yang seimbang, risiko maladministrasi menjadi tinggi. Adanya kepala desa yang terpaksa harus berhadapan dengan hukum, tidak semuanya karena faktor kesengajaan, tetapi bisa jadi karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan memahami dinamika aturan dan kebijakan yang ada. Tanpa bermaksud membela bagi mereka yang dengan kesengajaan melakukan pelanggaran hukum, harus diakui bahwa beragam latar belakang kepala desa ikut mewarnai kondisi ini.
Pada situasi dan posisi diatas, kepala desa bukan hanya ujung tombak, tetapi juga menjadi ujung tombok, yakni yang pertama menerima tekanan dari atas (pemerintah pusat dan daerah) dan dari bawah (masyarakat). Selain hal tersebut, ujung tombok juga dapat terjadi ketika kepala desa harus mampu mencari solusi untuk mencukupi berbagai kegiatan pembangunan dan sosial yang sumber daya desanya terbatas.
Antara Integritas dan Inovasi
Untuk menghindari jebakan menjadi “ujung tombok”, kepala desa perlu membangun dua fondasi yaitu integritas dan inovasi. Integritas adalah benteng utama. Tata kelola keuangan harus transparan, partisipatif, dan terdokumentasi dengan baik. Musyawarah desa bukan sekadar formalitas, tetapi ruang deliberasi nyata. Publikasi APBDes dan realisasi anggaran harus mudah diakses warga. Kemudian Inovasi adalah sebagai daya dorong. Kepala desa perlu berani keluar dari pola rutin administratif. Seperti digitalisasi pelayanan, pemetaan potensi berbasis data, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dapat menjadi jalan memperkuat daya saing desa. Pendekatan pentahelix menjadi salah satu solusinya.
Kepala desa harus mampu membangun kepemimpinan kolektif. Pemerintahan desa tidak boleh bertumpu pada satu figur saja. Sekretaris desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan harus diberdayakan sebagai tim. Kepemimpinan yang kolaboratif akan mengurangi risiko personalisasi kekuasaan dan memperkuat keberlanjutan program. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat desa menjadi keharusan, sebagai representasi kehendak bersama.
Perlunya memperkuat Sistem, Bukan Sekadar Figur
Menjadikan kepala desa hanya sebagai ujung tombak tanpa memperkuat sistem adalah kekeliruan. Negara harus memastikan adanya pendampingan, pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, serta perlindungan hukum yang adil bagi kepala desa yang bekerja dengan itikad baik. Desa adalah ruang strategis bagi masa depan Indonesia. Jika kepala desa diperkuat kapasitas dan integritasnya, maka ia akan benar-benar menjadi ujung tombak kemajuan. Namun jika ia dibiarkan sendirian menghadapi kompleksitas sistem dan tekanan politik, maka ia akan mudah menjadi ujung tombok dari kegagalan kebijakan yang lebih struktural.
Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin cepat dan kompleks, kepala desa memerlukan lebih dari sekadar mandat. Pemerintah Desa membutuhkan ekosistem tata kelola yang sehat, dukungan kebijakan yang konsisten, dan kepercayaan masyarakat yang dijaga bersama. Karena pada akhirnya, masa depan Republik ini tidak hanya ditentukan di ibu kota, tetapi juga dari pelosok negeri yang bernama desa, tempat seorang kepala desa berdiri di tengah-tengah warganya, antara menjadi ujung tombak perubahan atau ujung tombok persoalan.
