PONOROGO, KANALINDONESIA.COM; Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkan Toni Ahmadi sebagai tersangka kasus pertambangan ilegal di Kecamatan Jenangan, Kamis (12/03/2026). Tersangka telah melakukan aktiftas tambang galian C tersebut berada di lahan seluas 3.889 meter persegi yang merupakan tanah bengkok milik Desa Jenangan.
Langkah tegas ini diambil setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup mengenai aktivitas eksploitasi alam tanpa izin yang merugikan daerah.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Zulmar Ady Surya, menegaskan bahwa tindakan hukum ini didasari oleh bukti-bukti kuat yang dikumpulkan tim penyidik selama masa penyelidikan.
Aktivitas tambang yang dilakukan tersangka dianggap telah menyalahgunakan aset Desa Jenangan dan dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan hidup.
“Kami tidak akan menoleransi aktivitas yang merusak ekosistem dan mengabaikan aturan hukum. Penetapan tersangka ini adalah bentuk komitmen kami dalam menegakkan supremasi hukum, terutama terkait penyelamatan aset lingkungan di wilayah Ponorogo,” tegas Zulmar Ady Surya.
Tersangka sebelumnya telah datang dan sempat menunggu beberapa saat karena di kantor Kejari Ponorogo sedang berlangsung buka bersama. Setelah menjalani kesehatan dan melengkapi administrasi, tersangka langsung dibawa ke Rutan Kelas IIB Ponorogo.
Saat digiring petugas menuju mobil tahanan, Tony sempat melontarkan pernyataan singkat kepada wartawan. Ia juga mempertanyakan tambang tahun 2015, kenapa baru diusut sekarang.
“Saya korban bupati,” ujar Tony.
Senada dengan Kajari, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Ponorogo, I Komang Ugra Jagiwirata, menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pengawasan ketat terhadap pola operasional tambang tersebut sebelum melakukan tindakan eksekusi hukum.
“Tim intelijen kami telah memantau pergerakan di lokasi Jenangan ini cukup lama. Kami menemukan fakta bahwa izin yang dikantongi tidak sesuai dengan realitas volume pengerukan di lapangan. Penetapan tersangka hari ini adalah pesan kuat bagi pelaku usaha lain agar selalu patuh pada regulasi pertambangan yang berlaku,” ujar I Komang Ugra Jagiwirata.
Selain merugikan negara, aktivitas pengerukan bukit tersebut juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Lokasi penambangan yang berbatasan langsung dengan sungai kini mengalami abrasi dan berpotensi membahayakan kondisi lahan di sekitarnya.
Saat ini, penyidik tengah mendalami aliran dana dari hasil tambang ilegal tersebut untuk melacak kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam pusaran kasus ini.
Selain menetapkan tersangka, jaksa penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen transaksi dan alat bukti pendukung lainnya. Saat ini, Kejari Ponorogo tengah mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk potensi munculnya tersangka baru dari lingkaran korporasi maupun oknum yang memuluskan operasional tambang tersebut.
Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman maksimal mencapai 20 tahun penjara.
