SIDOARJO,KANALINDONESIA.COM – Politisi senior yang juga Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Rahmat Muhajirin, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Penegasan itu disampaikan langsung oleh RM sapaan akrabnya meskipun sang istri, Mimik Idayana, saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo.
Bantahan keras tersebut disampaikan RM saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan puluhan awak media di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Jumat sore (13/3/2026).
Di hadapan sekitar 85 jurnalis, RM menegaskan dirinya tidak pernah mencampuri urusan teknis pemerintahan yang dijalankan oleh Bupati Sidoarjo Subandi bersama Wakil Bupati Mimik Idayana. Menurutnya, tudingan intervensi yang beredar selama ini tidak berdasar dan cenderung menggiring opini yang keliru di tengah masyarakat.
“Saya tegaskan, tidak pernah ada intervensi. Pemerintahan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai kewenangannya,” tegas RM.
Mantan anggota DPR RI ini menilai keterlibatannya selama ini kerap disalahartikan sebagai campur tangan kekuasaan. Padahal, menurutnya, yang ia lakukan semata-mata memberikan pandangan atau masukan sebagai politisi senior sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra di Kabupaten Sidoarjo.
RM menegaskan bahwa pasangan Subandi–Mimik merupakan representasi politik dari Partai Gerindra, sehingga dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan visi, misi, serta komitmen yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat pemilihan kepala daerah.
Namun ia menekankan, tanggung jawab tersebut tidak berarti dirinya mengendalikan atau mengatur kebijakan pemerintahan.
“Kalau memberi masukan itu hal biasa dalam politik. Tapi keputusan tetap berada di tangan kepala daerah. Jadi jangan dipelintir seolah-olah saya mengatur pemerintahan,” ujarnya.
Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR RI yang pernah bertugas di Komisi II dan Komisi III, RM mengaku memahami berbagai aspek hukum terkait tata kelola pemerintahan. Ia menilai, sejumlah kritik yang pernah ia sampaikan justru bertujuan menjaga agar kebijakan pemerintah daerah tidak keluar dari koridor hukum.
Menurut RM, pengalaman pahit sejumlah kepala daerah di Sidoarjo yang tersandung persoalan hukum harus menjadi pelajaran bersama. Ia tidak ingin sejarah kelam tersebut kembali terulang.
“Justru kritik itu bentuk kepedulian. Supaya pemerintahan ini tidak melanggar aturan dan tidak berujung masalah hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui forum buka bersama tersebut, RM juga berharap awak media dapat menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang kepada publik, sehingga tidak muncul persepsi keliru seolah-olah dirinya berada di balik pengambilan kebijakan pemerintahan daerah.
Ia kembali menegaskan, tidak ada intervensi, tidak ada kendali kekuasaan dari dirinya terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
“Biarkan pemerintah bekerja sesuai kewenangannya. Saya hanya mengingatkan jika ada yang berpotensi melanggar aturan. Itu saja,” pungkasnya. (*)
