SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang memutuskan kebijakan agar ASN dilingkungan Pemprov Jatim menggelar WFH (Work From Home) di setiap hari Rabu sejak April mendatang, ditanggapi Komisi A DPRD Jatim sebagai langkah yang layak dijalankan dan didukung.
Anggota Komisi A Ubaidillah mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai langkah yang layak didukung sebagai ansipasi dampan perang AS -Israel dengan Iran yang harus diakui akan bedampak secara ekonomi di Indonesia salah satunya untuk penggunaan BBM. Maka langkah WFH ini sebagai pilihan paling ideal untuk upaya penghematan energi.
“Kebijakan ini saya rasa perlu dilakukan,” kata Ubaid saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Ubaid memandang Pemprov perlu memilah posisi apa yang bisa diberlakukan WFH dan mana yang tidak mungkin diberlakukan menggunakan pola kerja dari rumah. Contohnya untuk yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, Ubaid berharap agar tidak perlu dilakukan WFH.
“Mungkin bisa dipilah-pilah seperti itu. Artinya, Pemprov memang harus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hemat energi yang hari ini digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” jelas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sementara itu itu Ketua Komisi A Dedi Irwansyah berharap kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pada masyarakat.
“Tentu kami sangat mengharapkan WFA. Ini tidak mengurangi kualitas pelayanan publik yg ada di masyarakat,” ungkap Politisi Demokrat ini dikonfirmasi via WA , Rabu (25/3/2026).
Dedi menyadari situasi ini tidak bisa dihindarkan sebagai langkah antisipasi terkait perang di Timur Tengah.
“Tentu ini upaya pemerintah dalam rangka menyikapi eskalasi ekonomi global, pengurangan mobilitas ini harapannya kan dapat menghemat energi. Saya rasa Ini strategi positif yang di lakukan pemerintah. Kita harus siap dan mendukung kebijakan ini,” tegasnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kebijakan ini saat menggelar apel sekaligus Halal Bihalal bersama ASN pasca libur Hari Raya Idul Fitri di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (25/3/2026) pagi.
Khofifah mengumumkan bahwa Pemprov Jatim akan mulai menerapkan sistem WFH bagi ASN guna menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam penghematan BBM.
“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin Selasa Kamis dan Jumat kita bekerja secara optimal. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat,” tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa WFH bukan tambahan libur ataupun cuti, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi dari seluruh ASN.
Mesti diterapkan sistem WFH pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja tetap optimal dan koordinasi harus tetap kuat. Khofifah menyampaikan WFH merupakan pilihan tepat dibanding WFA.
Alasannya, ketika seorang ASN melaksanakan tugasnya di rumah maka, akan terkonfirmasi oleh seluruh anggota keluarga sehingga dirasa lebih produktif dan saling memberikan support.
“WFH dirumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport sedang bekerja dan melaksanakan pekerjaan dari rumah,” terangnya.
Hari Rabu dipilih sebagai waktu yang tepat untuk pelaksanaan WFH sebab jika dilakukan pada hari Jumat terdapat kecenderungan libur panjang atau long weekend. Yang mana hal ini justru menambah potensi konsumsi BBM justru meningkat dan tidak hemat.
