SURABAYA KANALINDONESIA COM – Anggota Fraksi FPDIP DPRD Jatim Fuad Benardi mengingatkan masyarakat tidak tidak gegabah datang ke kota besar tanpa bekal keterampilan yang memadai.
Pernyataan ini disampaikan Fuad menyikapi maraknya orang-orang yang seringkali datang ke kota besar pasca lebaran untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.
Seperti yang sering kali terjadi kata anggota DPRD dapil Surabaya ini, setiap momentum Lebaran kerap dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk mengadu nasib di kota, termasuk di Surabaya dengan harapan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi.
“Urbanisasi pasca Lebaran itu pasti terjadi. Banyak masyarakat ingin mencari peluang kerja di kota untuk pendapatan yang lebih baik,” ujar Fuad, Minggu (29/03/26).
Dia mengingatkan bahwa tanpa keahlian yang sesuai kebutuhan hanya akan menciptakan ketatnya persaingan kerja di perkotaan. Jika tak sesuai skill yang sesuai kriteria kebutuhan industri atau rumah tangga, para pendatang justru berpotensi menghadapi kesulitan.
“Kami ingatkan yang datang ke kota tidak sekadar coba-coba atau ikut-ikutan. Mereka harus punya skill dan kemampuan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha atau perusahaan,” tegasnya.
Anggota komisi C ini menilai jika urbanisasi tidak diantisipasi dengan baik, hanya akan memicu persoalan sosial baru dan ujung-ujungbya berisiko menjadi pengangguran di kota.
“Ini yang bisa memicu permasalahan sosial,” tegasnya.
Solusi. Yang harus dilakukan, kata Fuad adalah pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur. Apalagi saat ini ketimpangan antar daerah menjadi salah satu faktor utama pendorong urbanisasi.
“Harapannya, pemerataan ekonomi bisa terwujud di seluruh daerah di Jawa Timur. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mencari penghidupan,” jelasnya.
Dengan pemerataan tersebut, daerah-daerah yang selama ini tergolong kurang berkembang diharapkan mampu menciptakan peluang kerja sendiri bagi warganya.
“Kalau ekonomi di daerah sudah merata dan berkembang, maka urbanisasi bisa ditekan. Masyarakat bisa tetap tinggal dan bekerja di daerah asalnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia saat ini dihuni sekitar 2,9 hingga 3,1 juta jiwa dengan tingkat kepadatan mencapai 8.000–9.000 jiwa per kilometer persegi. Dengan luas wilayah sekitar 350 km², kondisi ini menempatkan Surabaya sebagai kota dengan tekanan kependudukan yang cukup tinggi.
Tak hanya itu, Surabaya juga menjadi pusat kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang mencakup Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, dan Mojokerto, dengan total populasi mencapai 9 hingga 10 juta jiwa.
Dari sisi pertumbuhan, peningkatan jumlah penduduk Surabaya tidak semata berasal dari kelahiran, melainkan didorong oleh arus urbanisasi. Setiap tahun, terutama pasca Idul Fitri, ribuan pendatang baru masuk ke kota ini untuk mencari peluang kerja.
Mayoritas berasal dari wilayah seperti Madura, Tapal Kuda, Jawa Tengah, hingga Indonesia Timur.
Meski pertumbuhan alami hanya sekitar 0,5 hingga 1 persen per tahun, lonjakan urbanisasi musiman menjadi faktor utama yang mempercepat tekanan terhadap kota.
Di sisi lain, daya tarik Surabaya sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa membuatnya menjadi magnet ekonomi di Jawa Timur. Namun, tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga banyak yang akhirnya terserap di sektor informal seperti UMKM, pekerja lepas, dan jasa rumah tangga.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari meningkatnya pengangguran, permukiman padat, hingga kemiskinan perkotaan, jika tidak diimbangi dengan pengendalian urbanisasi dan pemerataan pembangunan di daerah asal. Nang
