SURABAYA,KANALINDONESIA.COM – Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur, Abdul Malik, melontarkan pernyataan keras. Ia menegaskan siap “buka-bukaan” di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) terkait dugaan pungutan liar hingga gratifikasi yang menyeret nama Bupati Sidoarjo, Subandi, saat masih menjabat sebagai Plt.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Malik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Timur Bidang Hukum dan Sengketa, mengaku memiliki informasi serius yang patut diuji di meja penyidikan. Ia menilai dalih “biaya operasional pemenangan Pilkada” yang sempat mencuat justru menguatkan indikasi pelanggaran hukum.
“Kalau ini dikaitkan dengan dana kampanye, justru harus dibuka seterang-terangnya. Saya siap dipanggil KPK maupun Mabes Polri. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Lebih jauh, Malik mengungkap adanya pengakuan langsung dari pihak perusahaan yang ia dampingi secara hukum. Ia menyebut terdapat pemberian uang kepada pejabat yang patut diduga sebagai gratifikasi.
“Saya dengar langsung dari direkturnya. Ada pemberian uang. Ini bukan hal biasa. Kalau tidak ada kepentingan, untuk apa uang itu diberikan? Sangat kuat indikasinya untuk mempermudah perizinan atau mendapatkan atensi tertentu,” serangnya.
Kasus ini mencuat seiring penyelidikan dugaan investasi bodong senilai Rp28 miliar yang kini ditangani Mabes Polri. Nama Bupati Sidoarjo ikut terseret, memicu sorotan publik dan memperbesar tekanan agar penegak hukum bertindak tegas.
Tak hanya itu, Malik juga mengkritik keras langkah Kepolisian Daerah Jawa Timur yang saat ini menangani perkara penggelapan sertifikat. Ia menilai penanganan terpisah justru berpotensi mengaburkan fakta hukum.
“Harusnya dihentikan atau dilimpahkan ke Mabes Polri. Jangan sampai ada tumpang tindih. Sertifikat itu adalah alat bukti utama dalam kasus investasi bodong Rp28 miliar. Ini satu rangkaian, bukan perkara terpisah,” tegasnya lagi.
Menurutnya, jika dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, penanganan kasus justru berpotensi menimbulkan disparitas hukum dan membuka celah permainan.
“Ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut integritas kepemimpinan daerah. Kalau tidak dibongkar sampai tuntas, kepercayaan publik akan runtuh,” pungkas Malik.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal tekanan terbuka kepada aparat penegak hukum untuk segera bergerak cepat, transparan, dan tanpa kompromi dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret pejabat publik.
