SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Keluhan soal pungli ijin tambang yang menyeret kepala dinas ESDM Aris Mukiyono dan 2 orang lainnya di cokok Kejaksaan Tinggi Jatim, sebenarnya sudah lama disampaikan oleh para pengusaha kepada sejumlah pihak, salah satunya ke Komisi D DPRD Jatim.
Ketua pusat Himpunan Pertambangan Batuan Indonesia (HPBI) Jamal Abudllah Al Katiri mengaku pernah menyampaikan kondisi ini kepada salah satu anggota Komisi D DPRD Jatim.
” Iya saya sudah sampaikan adanya pungli terkait ijin tambang, kepada termasuk kepada pihak terkait melalui pesan WA. Namun sayangnya tidak direspon,” kata mantan anggota DPRD Jatim ini, Senin (20/4/2026).
Jamal mengatakan kecewa sebab keluhannya hanya dijawab sekenanya.
“Waktu saya sampaikan keluhan soal pungli ini, cuman dijawab iya nanti saya sampaikan ke teman-teman. Tapi ya sampai akhirnya Kejaksaan bertindak tidak ada respon apapun,” tambahnya.
Sementara itu anggota Komisi D Harisandi Savari yang dikonfirmasi soal keluhan itu mengaku tidak ada informasi yang sampai ke Komisinya.
“Gak ada Mas, setahu saya tidak ada laporan resmi apapun yang masuk ke komisi D. Mungkin ke Setwan,” tambahnya.
Politisi PKS ini menegaskan jika ada laporan resmi yang masuk pasti akan ditindak lanjuti oleh Komisinya.
“Seperti yang kita lakukan, jika ada laporan yang muaranya merugikan masyarakat langsung kita tidak lanjuti. Kita langsung panggil ketika mereka bersurat. Seperti yang kapan hari keluhan dan laporan soal tambang -tambang ilegal di Kediri. Waktu itu soal galian C. Begitu ada surat resmi langsung kita respon.,” kata Harisandi.
Mantan jurnalis ini menduga laporan yang diberikan bersifat lisan, sehingga tidak sampai ke meja Komisi.
“Mungkin lisan mas,” kata Harisandi.
Kejadian ini kata Harisandi adalah hal yang harus disikapi oleh semua pihak, terutama masyarakat. Jika ada yang merugikan tidak perlu takut melaporkan atau menyampaikan ke komisi D.
“Kami berharap kedepan kalau ada yang seperti ini, laporkan ke kami, agar kami bisa tidak lanjuti. Kita butuh peran aktif masyarakat,” lanjutnya
Saat ditanya apakah ada anggota Komisi D yang ikut bermain dalam pungli ESDM, Politisi asli Madura ini tegas menbantah dengan mengatakan bahwa komisi D punya integritas yang tinggi untuk menghindari hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Saya rasa Komisi D mengedepankan integritas dan gak ada main main dengan urusan ijin tambang,” pungkasnya. Nang
