MAGETAN, KANALINDONESIA.COM: Penahanan Ketua DPRD Magetan beserta lima orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2020–2024 dipastikan bukan akhir dari segalanya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan secara terbuka memberi sinyal bahwa daftar tersangka kemungkinan besar akan bertambah seiring pengembangan penyidikan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Kajari Magetan, Sabrul Iman, usai resmi menjebloskan enam tersangka ke jeruji besi pada Kamis malam (23/4/2026). Keenam tersangka yang kini mendekam di Rutan Kelas II B Magetan tersebut adalah Sn (Ketua DPRD Magetan), Jml (Eks Anggota Dewan), JM (Anggota DPRD Aktif), serta tiga staf pendamping berinisial An, Th, dan St.
Meski telah berhasil menyeret pucuk pimpinan legislatif, Sabrul Iman menegaskan bahwa tim penyidik tidak akan berhenti sampai di sini. “Penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Kami tidak akan berhenti pada enam orang ini saja,” tegasnya di hadapan awak media.
Indikasi adanya keterlibatan pihak lain diperkuat oleh masifnya barang bukti yang dikantongi jaksa. Sejauh ini, penyidik telah mengamankan 788 bendel dokumen fisik terkait aliran dana hibah; 12 dokumen elektronik yang diduga berisi jejak komunikasi transaksional; keterangan dari 35 orang saksi yang telah diperiksa secara intensif.
Sinyal munculnya tersangka baru ini mengarah pada jaringan yang membantu para tersangka utama. Dalam rilisnya, Kejari mengungkap bahwa modus korupsi ini melibatkan “jaringan orang kepercayaan” yang bertugas mengondisikan Kelompok Masyarakat (Pokmas) penerima hibah agar hanya menjadi pelengkap administratif semata.
Penyidik kini tengah menelusuri siapa saja oknum yang memfasilitasi pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) fiktif serta pihak-pihak yang berperan sebagai penghubung dalam pemotongan dana hibah tersebut di lapangan.
Langkah berani Kejari Magetan ini merupakan upaya bersih-bersih birokrasi dari praktik korupsi yang terstruktur. Sabrul Iman menambahkan bahwa fokus utama kejaksaan saat ini adalah mengembalikan muruah penggunaan anggaran negara agar benar-benar menyentuh masyarakat, bukan masuk ke kantong pribadi oknum pejabat.
“Tujuan utama kami adalah memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Magetan. Kami ingin Magetan bersih dari praktik-praktik yang merugikan rakyat,” tandasnya.
Kini publik menanti, siapa lagi yang akan menyusul Ketua DPRD ke balik jeruji besi dalam skandal yang mengguncang Bumi Mageti tersebut. Penahanan enam tersangka saat ini dipandang sebagai “kotak pandora” yang siap mengungkap nama-nama lain dalam pusaran korupsi dana Pokir.
