PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menunda realisasi anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk pembangunan fasilitas umum di kawasan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) pada tahun anggaran 2026. Penundaan ini terjadi karena pemerintah daerah masih menunggu hasil audit dan rekomendasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Plt Kepala Bapperida Ponorogo, Luhur Apidianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum memulai tahap pra-pengadaan maupun tender proyek. Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian karena mega proyek tersebut sempat menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemkab memperkirakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK akan terbit pada Mei 2026, mengingat proses pemeriksaan dijadwalkan selesai pada akhir April ini.
Dana sebesar Rp 6 miliar dari APBD 2026 tersebut sedianya akan digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang bagi wisatawan di Desa Sampung, Kecamatan Sampung.
Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung di kawasan monumen setinggi 126 meter tersebut.
Fasilitas tersebut meliputi sarana Ibadah yaitu pembangunan musala; pembangunan kamar mandi umum; pembuatan open gate dan pemasangan instalasi listrik.
“Kami menunggu kepastian administratif untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Luhur Apidianto, Senin (27/4/2026).
