SURABAYA KANALINDONESIA .COM — Gaji tinggi yang diterima direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum sebanding dengan kinerja peformance perusahaan. Sorotan tajam ini diungkap Pansus BUMD DPRD Jatim dalam sidang paripurna penyampaian hasil Kerja Pansus BUMD, Kamis (30/4/2026).
Juru Bicara Pansus, Abdullah Abu Bakar, SE, menegaskan adanya ketimpangan antara remunerasi manajemen dan capaian kinerja BUMD.
Abu Bakar menyampaikan masalah di BUMD terletak pada tidak adanya sistem kinerja yang benar-benar mengikat. KPI yang diterapkan selama ini cenderung bersifat administratif, tidak berbasis
pada outcome yang terukur, serta tidak memiliki konsekuensi nyata
terhadap keberlanjutan jabatan manajemen.
Akibatnya, muncul fenomena “kinerja tanpa tekanan”, di mana direksi dan
komisaris tidak terdorong untuk melakukan perbaikan signifikan, bahkan
ketika perusahaan berada dalam kondisi stagnan atau menurun. Evaluasi
kinerja yang dilakukan pun lebih bersifat formalitas, bukan sebagai
instrumen pengendali yang efektif.
“Pansus juga menemukan adanya
ketidakseimbangan antara tingkat remunerasi dengan kinerja yang
dihasilkan. Dalam beberapa kasus, direksi dan komisaris tetap menerima
gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak
menunjukkan hasil yang sebanding, bahkan berada dalam kondisi lemah
atau tidak memberikan kontribusi optimal terhadap daerah,” kata Abu Bakar.
Sementara itu Anggota Pansus BUMD dari FPKS Lilik Hendarwati mengatakan kondisi ini terjadi karena tidak ada yang mengawasi atau mengevaluasi kinerja para komisaris. Ini berbeda dengan Pemprov Daerah Istimewa Jogjjakarta yang memiliki badan yang memiliki kewenangan mengawasi kinerja Komisaris.
“Di Jogja ada Badan yang mengevaluasi kinerja BUMD lewat Komisaris, sehingga mau tidak mau Komisaris harus melakukan evaluasi dan pengawasan kinerja BUMD dibwahnya. Nah ini tidak kami lihat di Jawa Timur tidak, kata Ketua Fraksi PKS tersebut
Ini diperparah dengan kinerja Biro Perekonomian yang dinilai kurang sekali sehingga performa BUMD yang muncul diluar harapan.
“Kinerja Biro Perekonomian juga kurang, dalam konteks sebagai dirigen dari BUMD pengawasannya kurang sekali, sehingga tidak memunculkan BUMD-BUMD seperti kami harapkan. Sebagai core -nya ekonomi bisnis di Jatim.,” tambah Lilik.
Anggota DPRD Jatim asli Surabaya ini mengatakan bahwa setelah ini akan jadi tugas dari Komisi C untuk mengawasi apakah rekomendasi ini benar-benar direspon oleh Gubernur atau tidak.
“Komisi C akan mengawal agar rekomendasi ini benar-benar dijalankan oleh Gubernur,” katanya.
BESARAN GAJI KOMISARIS BUMD JATIM
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Pansus, besaran gaji pokok/honorarium direksi dan komisaris BUMD Jawa Timur pada 2026 cukup variatif.
Untuk PT Bank Jatim Tbk, gaji Direktur Utama tercatat sebesar Rp160.000.000 per bulan, Direktur Rp128.000.000, Komisaris Utama Rp88.000.000, dan Komisaris Rp79.200.000.
Di PT Panca Wira Usaha Jatim, Direktur Utama menerima Rp100.695.000, Direktur Rp77.756.000, Komisaris Utama Rp28.462.500, dan Komisaris Rp22.770.000.
Sementara di PT Petrogas Jatim Utama, Direktur Utama memperoleh Rp71.250.000, Direktur Rp56.250.000, Komisaris Utama Rp60.000.000, dan Komisaris Rp52.500.000.
Pada PT Jamkrida Jatim, gaji Direktur Utama sebesar Rp68.110.000, Direktur Penjaminan Rp57.693.500, Direktur Keuangan Rp57.693.500, Komisaris Utama Rp31.799.400, Komisaris Rp28.269.460, serta Komisaris Independen Rp28.269.460.
Kemudian di PT Jatim Grha Utama, Direktur Utama menerima Rp54.414.526, Direktur Rp42.652.726, Komisaris Utama Rp24.750.000, dan Komisaris Rp22.275.000.
Di PT BPR Jatim, Direktur Utama sebesar Rp49.500.000, Direktur Rp39.600.000, Komisaris Utama Rp19.800.000, dan Komisaris Rp15.840.000.
Sedangkan di PT Air Bersih Jatim, Direktur Utama menerima Rp37.982.319, Direktur Umum dan Keuangan Rp34.184.087, Direktur Teknik Rp34.184.087, Komisaris Utama Rp17.092.044, dan Komisaris Rp15.382.839.
