PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM : Sejumlah pengusaha rokok di Pulau Madura mulai menyuarakan aspirasi terkait peninjauan ulang regulasi tarif cukai. Mereka mendorong pemerintah untuk menghadirkan klasifikasi baru, yakni Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan 3, guna mengakomodasi industri rokok lokal yang baru berkembang.
Selama ini, aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 dan 97 Tahun 2024 hanya mengatur tarif untuk SKM Golongan 1 dan Golongan 2. Hal ini dinilai memberatkan bagi pengusaha rokok di Madura yang mayoritas baru merintis usahanya kurang dari lima tahun.
Mendorong Keadilan dan Menghapus Stigma
Usulan ini muncul sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi para pengusaha maupun petani tembakau di Madura. Selama ini, terdapat perbedaan tarif yang cukup signifikan antara Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan SKM:
Tarif SKM Golongan 1: Dapat mencapai Rp1.500 per batang, jauh di atas SKT yang berada di kisaran Rp500.
Tarif SKM Golongan 2: Berada di kisaran Rp600 per batang, dengan pembanding SKT sekitar Rp225.
Potensi SKM Golongan 3: Jika SKT Golongan 3 saat ini bertarif Rp122, maka SKM Golongan 3 diusulkan berada di angka Rp200 hingga Rp250 per batang.
“Jika usulan SKM Golongan 3 ini disetujui, stigma negatif terhadap rokok lokal Madura bisa bergeser. Pengusaha yang memiliki mesin tidak perlu lagi ‘kucing-kucingan’ dengan aparat penegak hukum atau Bea Cukai,” ujar Marsuto Alvian Pengusaha rokok CV Jawara Internasional Djaya Pamekasan. Kamis (30/04/2026).
Selain penyesuaian golongan cukai, muncul pula gagasan mengenai pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Madura. Berbeda dengan aturan cukai yang bersifat nasional, KEK diharapkan dapat memberikan ruang lingkup yang lebih menyeluruh bagi industri tembakau Madura.
Dengan adanya regulasi yang lebih berpihak, diharapkan industri rokok di Madura dapat tumbuh secara legal dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
