JAKARTA, KANALINDONESIA.COM : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara Indonesia dalam upaya mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).
Penandatanganan ini turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah pejabat terkait, menandai keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah yang kian mendesak di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, kerja sama ini mencakup percepatan pembangunan PSEL di dua lokasi strategis, yakni Tanjung dan TPST Bantargebang. Menurutnya, langkah ini menjadi titik awal penting dalam upaya mengatasi kondisi darurat sampah di Jakarta.
Ia menegaskan, keberadaan PSEL sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas. “Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bantargebang yang sudah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya.
Pramono juga menambahkan, percepatan proyek ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Regulasi tersebut membuka jalan bagi penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.
“Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada tahap berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Nantinya, fasilitas ini akan menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan, Danantara Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam menyiapkan proyek, termasuk skema pembiayaan dan proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP).
Ia mengungkapkan, penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas nasional, mengingat volume sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 9.120 ton per hari.
“Ini bukan hanya persoalan daerah, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional karena Jakarta merupakan pusat aktivitas,” katanya.
Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi modern dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025, sebagai landasan hukum penguatan tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di ibu kota. (Safrudin)
