SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim me-warning akan melakukan Hak Interpelasi, Hak angket dan Hak Menyatakan Pendapat atau Hak Konstitusional yang lebih kuat demi menyelamatkan keuangan daerah,
jika dalam 12 bulan ke depan tidak ada perubahan kinerja BUMD secara signifikan.
Pernyataan keras ini disampaikan Fraksi PKB pada sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi PKB Terhadap Laporan Pansus atas Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/5/2026)
“Pendapat Akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa ini adalah tuntutan eksekusi yang harus dilaksanakan. Jika dalam 12 bulan belum ada perubahan signifikan atas kinerja BUMD, kami tidak segan untuk menggunakan hak konstitusional berupa Hak Angket, ” ungkap juru bicara FPKB Abdullah Muhdi, M.H.
Abdullah Muhdi, M.Hmengatakan Fraksinya menilai Gubernur selama ini dinilai mengelola BUMD tanpa
landasan ownership policy , grand design , ataupun roadmap yang jelas.
“Akibatnya, BUMD bergerak secara reaktif tanpa parameter objektif
untuk mengukur pencapaian tujuan. Kondisi ini memicu kekaburan arah
bisnis dan duplikasi usaha yang tidak sehat; seperti kasus PT JGU dan
PT Puspa Agro, induk dan anak perusahaan yang saling bersaing dalam
perdagangan beras dan bahan pangan,” kata Muhdi.
FPKB menyebut ini sebagai bukti
kegagalan Pemprov dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
Sehingga kepemilikan daerah atas BUMD harus dievaluasi secara berkala mana yang harus dipertahankan atau dilepaskan.
Realisasi pemasukan dari BUMD yang timpang sangat ekstrem di mana Bank Jatim menyumbang Rp 420 miliar (atau 86,05%) dari total dividen, sementara holding besar lainnya seperti PWU hanya
0,34% dan JGU hanya 0,25% bagi FPKB adalah realitas nyata Pemprov Jatim gagal mengelola portofolio investasi secara seimbang.
“Bank Jatim menjadi tulang punggung tunggal, sementara BUMD non-
keuangan gagal menghasilkan pengembalian ekonomi yang sebanding
dengan aset yang mereka kelola, dan ini diperparah dengan struktur BUMD yang
“beranak-pinak” mulai dari holding , anak perusahaan, hingga cucu
perusahaan, tanpa rasionalitas bisnis yang jelas., ” tambahnya
Sorotan tajam juga disampaikan FPKB teekait tata Kelola dan Krisis Integritas di Bank Jatim. Dimana borok di tubuh Bank milik Pemprov ini sering ditutupi dan diabaikan karena Bank ini disebut menyumbang PAD paling besar.
“Bank Jatim memang mencatatkan prestasi dalam menyumbang PAD, namun kami menemukan indikasi masalah tata kelola yang sangat serius
dan tidak boleh diabaikan. Kami mengingatkan bahwa besarnya dividen
tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi borok manajerial yang
dapat mengancam stabilitas di masa depan,” tegasnya.
Lebih dalam Abdullah Muhdi, juga menyebutkan tiga indikasi utama kegagalan good corporate governance di Bank Jatim yaitu Status Quo Rezim Tim Seleksi dimana komposisi
Timsel yang cenderung eksklusif dan diisi oleh figur yang itu-itu saja.
“Timsel ini merupakan bagian dari sistem yang gagal memitigasi
risiko operasional pada periode sebelumnya, yang berakibat pada
munculnya berbagai persoalan hukum termasuk kasus Bank Jatim
Cabang Jakarta,” kata Abdullah Muhdi.
FPKB menuding Inkompetensi proses
seleksi juga terbukti ketika Timsel merekomendasikan calon direktur
yang kemudian dinyatakan tidak lulus fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Kejadian ini memalukan secara
institusional, Bank Jatim seolah dipaksa mengajukan calon yang
tidak memenuhi standar ketat otoritas perbankan nasional,” lanjutnya.
Karena sosok yang itu-itu saja, kata Muhdi Timsel cenderung menimbulkan rentan profesionalisme dan memunculkan kecurigaan bahwa
proses rekrutmen pucuk pimpinan hanya menjadi ajang formalitas
untuk mengamankan kepentingan tertentu,
“Maka Bank Jatim
sedang berjalan menuju bom waktu yang siap meledak akibat
keroposnya fondasi kepemimpinan,” tegasnya.
