SURABAYA KANALINDONESIA.COM — Meski secara prinsip menyatakan dukungan atas usulan pembentukan Badan Pengelola BUMD, namun Gubernur Khofifah melempar kewenangan adalah ditangan pemerintah pusat. Alasannya untuk merealisasikannya memerlukan persetujuan pemerintah pusat.
Ini dikatakan Khofifah Indar Parawansa kepada media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
Khofifah bahkan menyebut
gagasan pembentukan lembaga khusus pengelola BUMD ini bukan hal baru, dia mengklaim telah mengusulkannya sejak 2018 kepada pemerintah pusat.
“Jadi setelah diumumkan sebagai pemenang di 2018, saya sudah sowan Pak Mendagri waktu itu, almarhum Tjahjo Kumolo,” ujar Khofifah.
Tidak hanya satu kali, Ia menceirtakan usulan tersebut kembali disampaikan saat Tjahjo menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), termasuk dengan memberikan contoh model pengelolaan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.
Usulan ini juga sudah menyampaikan kembali kebutuhan pembentukan Badan Pengelola BUMD kepada Menteri PAN-RB saat ini, Rini Widyantini, termasuk dalam pertemuan di Gedung Negara Grahadi.
“Bahkan ketika puasa, Bu Rini ke Grahadi, saya pun menyampaikan kembali. Ada Pak Wagub, ada Pak Sekda. Saya bilang, “Bu Rini, kita ini membutuhkan Badan Pengelola BUMD.” Sudah, saya sudah menyampaikan ke Bu Rini dua kali, dan sekalinya ada Pak Wagub, ada Pak Sekda,” katanya.
Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU ini juga sejalan dengan rekom Pansus, bahwa keberadaan Badan Pengelola BUMD penting untuk memperkuat tata kelola yang lebih profesional, fokus, dan akuntabel. Namun tetap saja pembentukannya tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah.
Kata Khofifah diperlukan keputusan dari kementerian terkait, khususnya Kementerian PAN-RB, karena menyangkut struktur kelembagaan pemerintahan.
“Memang ada rekomendasi-rekomendasi yang membutuhkan keputusan dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Kemenpan RB,” ujarnya.
Pernyataan Khofifah ini menjawab pernyataan sejumlah fraksi dalam paripurna DPRD Jatim yang mendorong pembentukan Badan Pengelola BUMD sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola perusahaan daerah dan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nang
