BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 di Kabupaten Bandung Barat mulai dimatangkan. Meski sebelumnya Pilkades menjadi agenda lima tahunan, namun sesuai Undang-Undang terbaru, masa jabatan kepala desa kini resmi menjadi delapan tahun. Perubahan tersebut dinilai membutuhkan kesiapan yang jauh lebih matang, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, hingga kualitas demokrasi desa itu sendiri.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat sekaligus Sekretaris Fraksi PKB KBB, Sandi Supyandi, Rabu (6/5/2026) menegaskan bahwa demokrasi desa merupakan cerminan nyata wajah politik nasional. Karena itu, langkah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades menjadi momentum penting untuk menjadikan desa sebagai masa depan kehidupan dan politik Indonesia.
“Demokrasi desa adalah etalase politik nasional. Dari desa inilah kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya terlihat. Maka Pilkades 2027 harus dipersiapkan lebih matang dan lebih berkualitas,” tegas Sandi.
Dalam pembahasan bersama DPMD dan stakeholder terkait, terdapat sejumlah poin utama yang menjadi fokus persiapan menuju Pilkades 2027. Salah satunya adalah memperkuat regulasi sebagai landasan utama pelaksanaan demokrasi desa.
Selain regulasi, DPRD KBB juga menyoroti kesiapan teknis, mulai dari validasi data pemilih, kesiapan panitia, mekanisme pencalonan kepala desa, hingga penguatan sistem pengawasan agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
Namun demikian, persoalan anggaran menjadi perhatian serius dalam pembahasan tersebut. DPRD KBB menilai alokasi anggaran yang saat ini dirancang masih perlu dievaluasi agar kualitas Pilkades benar-benar terjamin.
Sandi mengungkapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) telah mengusulkan anggaran sekitar Rp28 miliar untuk pelaksanaan Pilkades di 112 desa. Meski demikian, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Ini menjadi PR bersama. Kami meminta agar penganggaran dihitung ulang secara matang. Kalau kita ingin menghasilkan kualitas demokrasi yang baik, tentu tidak bisa dengan perhitungan yang minimalis,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan setiap desa tidak dapat disamaratakan. Kondisi geografis, jumlah pemilih, hingga tingkat kesulitan wilayah menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
“Tidak bisa disamakan antara wilayah Padalarang dengan daerah selatan. Setiap desa punya tantangan berbeda, sehingga kebutuhan anggarannya juga berbeda,” katanya.
Berdasarkan hitungan kasar, DPRD KBB memperkirakan kebutuhan ideal Pilkades 2027 bisa mencapai minimal Rp30 miliar. Angka tersebut dianggap lebih realistis untuk menunjang pelaksanaan demokrasi desa yang profesional dan berkualitas.
“Kita bicara realistis saja. Minimal di angka Rp30 miliar, tapi tentu harus dihitung lebih detail lagi agar benar-benar sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Lebih jauh, Sandi menegaskan bahwa penguatan anggaran bukan sekadar persoalan nominal, tetapi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kualitas demokrasi desa. Menurutnya, Pilkades bukan hanya agenda rutin pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah pembangunan desa selama delapan tahun ke depan.
“Kalau ingin melahirkan kepala desa yang berkualitas, prosesnya juga harus berkualitas. Jangan sampai demokrasi desa berjalan seadanya karena keterbatasan dukungan anggaran,” tegasnya.
DPRD KBB juga berharap Pilkades 2027 mampu melahirkan pemimpin desa yang memiliki jiwa negarawan, dekat dengan masyarakat, serta bebas dari tekanan kepentingan politik praktis. Desa dinilai harus menjadi pusat lahirnya pemimpin-pemimpin yang mampu menggali potensi wilayah dan menjaga nilai budaya masing-masing.
