PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Ponorogo untuk berdialog langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput, Minggu(10/05/2026). Dalam kunjunganya yang digelar di kantor DPC PDIP Jalan Budi Utomo, Ronowijayan, Ponorogo tersebut, Novita menyoroti adanya ketimpangan antara angka pertumbuhan ekonomi nasional dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kecil, terutama terkait daya beli dan ketersediaan lapangan kerja.
Novita mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% belum sepenuhnya selaras dengan apa yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi beban berat bagi masyarakat kelas menengah maupun kelompok rentan.
“Kedatangan saya dalam masa reses ini tentunya dalam rangka belanja masalah, di mana masalah ini akan kami ramu dan kami sampaikan kepada pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya pada pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan UMKM yang masih dalam tahap rentan,” ujar Novita.
Acara reses ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan internal partai, mulai dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan setempat. Kehadiran para pengurus partai tersebut bertujuan untuk mengawal jalannya aspirasi warga sekaligus memperkuat silaturahmi di tingkat akar rumput.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa kebijakan jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), harus terus dioptimalkan.
Ia menilai subsidi silang melalui program-program tersebut sangat membantu masyarakat untuk mengalihkan pengeluaran kesehatan atau pendidikan guna memenuhi kebutuhan pangan harian.
Lebih lanjut, Novita memberikan catatan khusus terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi fokus anggaran nasional. Ia menekankan agar program tersebut tetap berjalan di jalur tujuan awalnya, yakni menggerakkan ekonomi lokal dan tidak justru mematikan pedagang kecil.
“Jangan sampai adanya MBG malah ekonomi lokal mandeg, enggak berjalan, terus jadinya pedagang-pedagang juga enggak ada yang beli karena semua sudah dicover oleh MBG. Ini yang harus dikembalikan kepada tujuan mulia awalnya,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Novita berkomitmen untuk membawa aspirasi para pelaku UMKM, seperti pedagang gorengan dan pelaku industri rumah tangga lainnya, agar mendapatkan perlindungan kebijakan yang lebih produktif dan berkelanjutan dari pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Novita Hardini, membagikan 100 paket bantuan sembako kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, antara lain fakir miskin, anak yatim, dan penyandang disabilitas. Selain itu, sejumlah pekerja sektor informal seperti tukang becak, petugas kebersihan, serta pedagang sayur keliling juga menerima paket sembako tersebut.
Selain menyerahkan bantuan fisik, Novita juga memanfaatkan momentum ini untuk berdialog langsung dengan warga sekitar guna menyerap aspirasi terkait isu-isu perindustrian, UMKM, pariwisata, Ekraf, BSN dan LKPP RRI yang menjadi lingkup kerja Komisi VII DPR RI.
Masyarakat menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk kepedulian nyata anggota legislatif terhadap kondisi sosial ekonomi di daerah pemilihan.
