BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Dugaan perselingkuhan yang menyeret Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat berinisial RW terus menjadi sorotan publik. Isu tersebut ramai diperbincangkan masyarakat setelah beredar luas di media sosial dan sejumlah media online.
Masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pejabat strategis tersebut. Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dan DPRD pun didesak untuk bertindak tegas dan transparan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, Senin (11/5/2026) menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Komisi I akan mengawal secara ketat proses pemeriksaan yang tengah dilakukan Inspektorat.
“Kami dari Komisi I akan mengawal dan mengawasi jalannya proses yang sedang ditangani oleh Inspektorat,” tegas Sandi.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Bandung Barat juga berencana memanggil Inspektorat beserta pelapor untuk meminta penjelasan lebih rinci, termasuk menelaah bukti-bukti yang diajukan.
“Kami akan memanggil Inspektorat dan pelapor untuk meminta keterangan lebih jauh terkait dugaan ini. Kami juga akan meminta bukti-bukti yang ditunjukkan kepada pihak yang bersangkutan,” ujarnya.
Sandi menegaskan, setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Menurutnya, disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Harapan kami, ASN benar-benar menjalankan aturan yang telah menjadi pondasi dan rel dalam melaksanakan tugas kenegaraan serta pengabdian kepada masyarakat,” tandasnya.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut kredibilitas pejabat yang bertanggung jawab atas pembinaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Publik pun menunggu langkah konkret dan keputusan tegas dari pihak berwenang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. (Fey)
