BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM: Tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi, angkat bicara terkait ramainya dugaan perselingkuhan yang menyeret Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep Suhardi pada Selasa (12/5/2026). Ia menilai isu yang menyangkut dugaan pelanggaran etika dan moral seorang pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Menurut Asep, selama ini demonstrasi masyarakat ke kantor pemerintah daerah umumnya dipicu persoalan korupsi, pelayanan publik, dan tuntutan kesejahteraan buruh. Namun kali ini, perhatian publik justru tersedot pada dugaan persoalan moral yang melibatkan pejabat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
“Ini sangat mencengangkan. Setelah 18 tahun Kabupaten Bandung Barat berdiri, masyarakat justru disuguhi isu dugaan pelanggaran moral yang melibatkan pejabat strategis. Ini memprihatinkan dan harus segera diselesaikan,” tegas Asep.
Cederai Integritas dan Wibawa ASN
Asep menegaskan, BKPSDM merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan, penataan, dan pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, setiap pejabat yang memimpin institusi tersebut harus mampu menjadi teladan dalam hal integritas, disiplin, dan moralitas.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan itu tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tetapi juga menyentuh kredibilitas lembaga yang menjadi garda terdepan dalam menjaga etika ASN.
“Pejabat BKPSDM seharusnya menjadi contoh bagi seluruh ASN. Jika justru muncul dugaan pelanggaran moral, tentu ini sangat mencoreng marwah birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Bupati dan Wakil Bupati Tidak Boleh Diam
Asep secara tegas meminta Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dan Wakil Bupati untuk tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian.
Ia menilai kepala daerah harus segera mengambil langkah konkret agar isu tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi liar yang semakin merusak citra pemerintah daerah.
“Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh tinggal diam. Harus ada tindakan cepat, objektif, dan transparan. Jika tidak terbukti, segera sampaikan kepada publik. Jika terbukti, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Jangan Biarkan Jadi Bola Liar
Menurut Asep, lambannya penanganan hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan biarkan persoalan ini menjadi bola liar. Semakin lama dibiarkan, semakin besar spekulasi yang berkembang dan semakin turun kepercayaan masyarakat,” katanya.
Momentum Pembenahan Birokrasi
Asep menilai kasus ini harus dijadikan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat pembinaan etika, disiplin, dan integritas ASN.
Ia menegaskan bahwa birokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif, tetapi juga oleh keteladanan moral para pejabatnya.
“Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh pejabat menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijaga,” ujarnya.
Harapan Masyarakat
Asep berharap Pemkab Bandung Barat segera memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui bahwa pemerintah bertindak tegas dan adil terhadap setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat.
“Bandung Barat dibangun melalui perjuangan panjang. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena pemerintah lambat mengambil sikap,” pungkasnya. (Fey)
