BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM : Ketua Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung Barat, Lili Supriatna, Kamis (28/5/2026), menilai kondisi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat saat ini mulai menunjukkan arah yang lebih kondusif, harmonis, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurutnya, kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat hari ini terlihat memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan pemerintahan yang amanah serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita tentu belajar dari pengalaman masa lalu. Bandung Barat pernah menghadapi berbagai persoalan hukum yang menyeret pejabat daerah. Ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali,” tegas Lili Supriatna.
Ia menilai langkah tegas pemerintah daerah dalam mengingatkan seluruh OPD dan unsur kewilayahan agar tidak bermain-main dengan anggaran daerah merupakan sinyal positif bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.
Menurutnya, pengelolaan APBD harus dijauhkan dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Sebab anggaran daerah sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
“Saya melihat ada penegasan kuat kepada jajaran pemerintahan agar tidak bermain di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ini langkah yang harus terus dijaga,” katanya.
Lili juga menyoroti kondisi politik di Bandung Barat yang dinilai relatif lebih stabil dibanding sejumlah daerah lain di Bandung Raya. Hingga saat ini, hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati disebut masih harmonis dan tidak memperlihatkan konflik politik terbuka yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Keharmonisan pimpinan daerah ini penting untuk menjaga stabilitas pembangunan. Jangan sampai energi pemerintah habis karena konflik internal,” ujarnya.
Meski demikian, Lili mengingatkan bahwa pembangunan Bandung Barat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Ia meminta adanya penguatan komunikasi dan kolaborasi bersama DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga elemen masyarakat sipil.
Selain itu, ia juga mengkritisi masih adanya dikotomi antara anggaran eksekutif dan legislatif yang kerap memunculkan polemik politik. Menurutnya, ketika sudah menjadi APBD, maka seluruh anggaran harus dipandang sebagai milik masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Tidak boleh lagi ada kesan bahwa ini anggaran eksekutif atau ini anggaran legislatif. Ketika sudah menjadi APBD, itu adalah uang rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat,” tandasnya.
Lili pun mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar mampu mengorkestrasi APBD Tahun 2026 secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Ia menilai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Kami berharap capaian yang sudah baik bisa terus ditingkatkan, sehingga Bandung Barat benar-benar menjadi daerah yang maju, bersih, stabil, dan hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.
