TUBAN, KANALINDONESIA.COM: Merasa terbebani oleh keberadaan shuttle wisata, para tukang becak dan pedagang Terminal Kebonsari menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tuban, Selasa (2/6/2026) pagi. Mereka meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan shuttle yang dinilai meradang.
Massa menilai perubahan rute wisatawan yang berubah karena adanya shuttle menggerus ekonomi di terminal Kebonsari hingga 90 persen.
Kondisi tersebut mendorong para tukang becak dan pedagang turun ke jalan.
Aksi diawali dari kawasan terminal menuju kantor DPRD Tuban menggunakan becak sambil membawa berbagai atribut.
Perwakilan massa, Teguh Suyono, mengatakan masyarakat sudah terlalu lama menunggu langkah kongkret dari pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai pembahasan dan komitmen yang pernah disampaikan belum menghasilkan perubahan di lapangan.
“Kami disini menagih janji DLHP, Kami mohon keadilan lewat aksi hari ini,” tegasnya saat diwawancarai awak media.
Dalam pertemuan tersebut, massa meminta pemerintah menghentikan operasional shuttle yang dinilai tidak sesuai dengan skema transportasi wisata yang selama ini berjalan.
Selain itu, mereka juga mendesak penertiban becak motor serta penguatan kembali peran becak tradisional sebagai moda transportasi utama di sektor wisata.
Keluhan terbesar yang disampaikan massa berkaitan dengan pendapatan. Mereka mengaku jumlah penumpang maupun pembeli terus berkurang karena wisatawan yang melewati Terminal Kebonsari berkurang.
“Penurunan omzet hampir 90 persen, dan kondisi ini sudah menyiksa kami hampir 6 tahun lamanya,” tandasnya.
Menurut mereka, dampaknya tidak hanya dirasakan penarik becak, tetapi juga pedagang yang bergantung pada aktivitas wisata religi di kawasan tersebut.
Kepala DLHP Tuban, Anthon Tri Laksono, menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang tercapai dalam audiensi. Ia mengakui penataan transportasi wisata masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan dengan kerjasama beberapa pihak.
“Sampai saat ini semua masih berproses, Memang kesulitannya ada pada koordinasi dengan beberapa pihak terkait, tapi sambil berjalan tetap kita tata,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah konkret.
Menurutnya, polemik shuttle di Kebonsari sudah berulang kali dikeluhkan masyarakat, namun belum terselesaikan secara menyeluruh.
“Kami dari DPR mengawal. Usul saya, disiapkan kembali materi secara menyeluruh setelah itu dirundingkan. karena bukan tidak mungkin teman teman dari shuttle juga akan melakukan aksi,” tegas siswanto.
Aksi itu turut diwarnai simbol protes berupa keranda mayat yang dibawa peserta demonstrasi. Simbol tersebut ditujukan sebagai kritik terhadap penanganan persoalan shuttle yang dinilai berjalan lambat.
Audiensi kemudian menghasilkan sejumlah poin kesepakatan yang ditandatangani para pihak. Namun bagi tukang becak dan pedagang, dokumen tersebut belum menjadi akhir persoalan. Mereka menegaskan akan kembali menyuarakan tuntutan apabila hasil kesepakatan tidak dijalankan. (Najib)
