BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA: Polemik dugaan pelanggaran moral yang menyeret Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat kembali mencuat. Koordinator Barisan Rakyat Lembur Awi Darah (BALAD) Kabupaten Bandung Barat, Hasanul Fikri, mendesak pemerintah daerah dan aparat terkait untuk menuntaskan persoalan tersebut secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Pernyataan itu disampaikan Fikri usai kegiatan istigasah yang digelar BALAD pada Jumat (5/6/2026). Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi Kabupaten Bandung Barat yang saat ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan, termasuk dugaan pelanggaran moral yang melibatkan oknum aparatur sipil negara.
“Ini adalah bentuk rasa sayang kami kepada Bandung Barat. Sebagai kado ulang tahun untuk daerah ini, kami menggelar istigasah dan doa bersama. Kami melihat ada persoalan moral yang menjadi perhatian publik dan menurut kami harus diselesaikan secara serius demi menjaga marwah pemerintahan serta kepercayaan masyarakat,” ujar Fikri.
Dalam kesempatan tersebut, BALAD menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang selama ini menyampaikan kritik dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut Fikri, aktivis merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap daerah dan tidak seharusnya dibungkam melalui berbagai upaya yang dapat menghambat kebebasan menyampaikan pendapat.
“Setiap aktivis bergerak karena cinta kepada daerahnya. Kritik yang disampaikan seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan malah berujung pada upaya-upaya yang berpotensi membungkam suara masyarakat,” katanya.
Tuntutan kedua adalah meminta dugaan pelanggaran moral yang menjadi sorotan publik diusut kembali secara terbuka dan objektif. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti tanpa kejelasan.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran moral, maka harus diusut sampai tuntas. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai persoalan ini menguap begitu saja dan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
BALAD juga mengingatkan agar tidak ada kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan yang berpotensi menimbulkan persepsi pengalihan isu sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai.
“Kami berharap jangan ada langkah-langkah yang menimbulkan persepsi bahwa persoalan ini sedang dialihkan. Masyarakat ingin semuanya terang terlebih dahulu sebelum ada kebijakan lain yang diambil,” ujarnya.
Selain itu, Fikri mengungkapkan dirinya saat ini masih menunggu perkembangan laporan yang telah masuk ke Polda Jawa Barat. Ia mengaku sebelumnya telah dimintai identitas dan alamat lengkap oleh pihak kepolisian.
“Informasi yang saya terima berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun hingga saat ini saya masih menunggu perkembangan resmi dan surat perintah penyidikan dari pihak kepolisian,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Fikri mengajak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi terbaik bagi daerah.
“Kami tidak ingin polemik ini berkepanjangan. Yang kami inginkan adalah kejelasan dan penyelesaian yang adil. Jika tidak terbukti, nama baik yang bersangkutan harus dipulihkan. Namun jika terbukti melanggar, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Redaksi
